Scroll untuk baca artikel
NASIONALPOLITIK

DPR Tuntaskan 397 DIM RUU Perampasan Aset, Koruptor hingga Pelaku Investasi Bodong Dibidik!

×

DPR Tuntaskan 397 DIM RUU Perampasan Aset, Koruptor hingga Pelaku Investasi Bodong Dibidik!

Sebarkan artikel ini
Audiensi perwakilan aksi demo dengan Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (27/8). - foto dok

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap penting. Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/11/2026).

Ketua Panja sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan penyelesaian pembahasan tersebut merupakan upaya DPR bersama pemerintah untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan pengembalian aset hasil tindak pidana.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” kata Habiburokhman.

BACA JUGA :  Giliran Anggota DPR RI asal Lampung jadi Sorotan saat Joget di Sidang MPR

Dari 397 DIM, sebanyak 160 merupakan DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Pembahasan dilakukan berdasarkan penugasan pimpinan DPR melalui rapat kerja Komisi III bersama pemerintah pada 5 November 2026. Panja juga menyerap masukan masyarakat dan para ahli dalam penyusunan substansi regulasi.

Salah satu poin penting dalam RUU tersebut adalah mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana (non-conviction based asset forfeiture). Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset melalui proses pengadilan tanpa harus menunggu pemidanaan pelaku, sesuai persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

BACA JUGA :  Silumba Jadi Maskot Pilkada Tanggamus 2024

RUU ini juga mengatur aset yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi, termasuk investasi bodong serta perdagangan saham ilegal yang menimbulkan banyak korban.

Panja menetapkan sepuluh pokok pengaturan, meliputi prinsip dan asas perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana, jenis dan kriteria aset, serta mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Selain itu, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

RUU tersebut juga memuat perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, pengembalian aset kepada korban, serta pembentukan badan pengelola aset yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan hingga pengembalian aset.

BACA JUGA :  Susunan Pimpinan DPR RI, Puan Maharani Resmi Jadi Ketua

Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, Panja turut memasukkan pengawasan oleh badan independen serta pemanfaatan sistem teknologi informasi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.

“Demikian laporan Panja Komisi III DPR RI,” tutup Habiburokhman.

Rampungnya pembahasan 397 DIM tersebut menandai selesainya pembahasan di tingkat Panja. RUU Perampasan Aset selanjutnya harus melalui tahapan pengambilan keputusan tingkat I dan proses legislasi berikutnya sebelum disahkan menjadi undang-undang.***