LAMPUNG – Sejumlah massa menamakan diri Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung menggeruduk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Senin 15 Juli 2024.
Ketua DPP Akar Lampung Indra Musta’in mengatakan ada empat poin yang mereka tuntut. karena selama ini mereka menganggap tidak ada transparansi dari pemerintah pusat dan daerah terkait dokumen kontrak, peta digital dan peta resmi terkait luasan HGU PT SGC.
“Data yang bisa diakses masyarakat semuanya simpang siur,”tegasnya menyebut bahwa Bupati Tulang Bawang pernah mengadukan penggelapan pajak PT SGC Jusuf Gunawan sohib presiden SBY ini ke DPR.
Kemudian pada tanggal 11 Mei 2011 Komisi II DPR pernah lakukan RDPU bahas penipuan, pemalsuan, penggelapan pajak Sugar Grup ini.
Komisi II DPR juga membahas penyerobotan lahan masyarakat di 4 Kecamatan di Tulang Bawang, oleh PT SGC.
Komisi II DPR menemukan fakta bahwa SGC telah dengan tanpa hak telah serobot tanah milik warga di 4 kecamatan, utk dijadikan perkebunan tebu.
Berikutnya Komisi II DPR juga menemukan fakta bahwa salah satu perusahaan SGC yakni PT. Garuda Panca Artha memalsukan luas lahan perkebunannya.
Luas lahan PT. GPA itu berbeda dengan luas lahan berdasarkan izin usaha Bupati Tulang Bawang yang diterbitkan pada tahun 2004.
Sesuai Surat BPN Kab Tulang Bawang tgl 8 Maret 2007 total luas HGU Sugar Grup hanya 86.455,99 hektar. Kantor Pelayanan Pajak Kotabumi Lampung Utara menunjukan bukti bahwa SGC harus bayar pajak atas 105.091 hektar.
Selain itu, kata Indra, PT. GPA mengajukan izin usaha perkebunan baru 30.000 hektar ke Bupati Lampung Utara. Namun Sesuai data Tulang Bawang, luas lahan PT. GPA yg masuk dalam wilayah Tulang Bawang adalah 124.092,80 hektar.
