LAMPUNG TIMUR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang menjadi senjata negara untuk melawan stunting dan meningkatkan kualitas generasi masa depan. Namun di balik ambisi besar itu, ada dapur-dapur yang justru lebih dulu “berpuasa”.
Bangunan sudah berdiri, peralatan sudah lengkap, ompreng sudah tersusun rapi, bahkan investasi ratusan juta hingga miliaran rupiah telah digelontorkan. Sayangnya, hingga kini sebagian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lampung Timur masih terjebak dalam satu menu yang sama: ketidakpastian.
Di Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, sebuah dapur MBG berdiri megah dan siap beroperasi sejak Maret 2026. Namun suasananya jauh dari hiruk-pikuk aktivitas memasak yang dibayangkan.
Kompor belum mengepul.
Panci belum berdenting.
Anak-anak yang menjadi sasaran program pun belum menerima satu porsi makanan dari dapur tersebut.
Yang berjalan justru meteran listrik, biaya sewa bangunan, dan kecemasan pemilik investasi.
Ali, salah satu pemilik dapur SPPG, mengaku telah menghabiskan dana dalam jumlah besar untuk memenuhi seluruh standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Mulai dari renovasi bangunan, pengadaan perlengkapan dapur industri, penyediaan ompreng, hingga berbagai fasilitas penunjang lainnya telah dipenuhi sesuai petunjuk teknis.
Namun setelah semuanya siap, kepastian operasional justru tak kunjung datang.
“Kami sudah menyiapkan semuanya sesuai standar. Bangunan selesai 100 persen sejak Maret. Peralatan lengkap dan siap digunakan. Tetapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan bisa beroperasi,” ujar Ali.
Investasi Jalan, Operasional Jalan di Tempat
Untuk membangun dapur tersebut, Ali tidak hanya mengeluarkan biaya pembangunan.
Ia juga harus menyewa lahan dengan nilai kontrak yang tidak kecil dan telah terikat perjanjian sewa selama empat tahun.
Artinya, meskipun dapur belum menghasilkan apa pun, biaya tetap terus berjalan.
Ibarat membuka restoran lengkap dengan meja, kursi, dapur, dan koki, tetapi pintunya belum diizinkan dibuka untuk pelanggan.
Menurut Ali, awalnya lokasi SPPG yang diajukan berada di Desa Labuhan Ratu Baru, Kecamatan Way Jepara. Namun dalam prosesnya terjadi perubahan titik koordinat ke Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono.
Di sinilah persoalan mulai muncul.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, lokasi fisik telah berpindah ke titik baru, tetapi administrasi dan identitas SPPG disebut masih menggunakan data lama.
Akibatnya, proses aktivasi dan izin operasional belum juga berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami mendapat informasi bahwa titik koordinat sudah bergeser ke lokasi yang baru, tetapi nama dan administrasi SPPG belum diperbarui. Akibatnya sampai sekarang belum bisa running,” katanya sebagaimana dikutip Wawai News, Minggu (14/6).
Jika informasi tersebut benar, maka yang tersangkut bukan bangunan dapurnya, melainkan urusan administrasi yang belum menemukan titik temu.
Sayangnya, di Indonesia, urusan koordinat yang bergeser beberapa kilometer kadang bisa membuat urusan bergerak beberapa bulan lebih lama.
Dapur Siap, Makanan Tak Kunjung Keluar
Ali memperkirakan investasi pembangunan SPPG yang dilakukan para pemilik dapur berada di kisaran Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar.
