JAWA BARAT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai penyelamat gizi nasional kini mulai menyisakan bau gosong. Bukan dari dapur masak, melainkan dari kekecewaan para pengelola dapur yang merasa “digoreng” janji tanpa kepastian.
Selasa (26/5/2026), puluhan pengelola dapur MBG dari berbagai daerah di Jawa Barat mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka bukan datang membawa menu makanan sehat, melainkan membawa tagihan harapan yang tak kunjung dibayar negara.
Di tengah baliho besar soal makan gratis untuk rakyat, para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru kini dipaksa puasa kepastian.
Koordinator pengelola dapur, Oesep Sarwat, mengungkapkan lebih dari 100 dapur yang tergabung dalam Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) sudah telanjur mengeluarkan modal fantastis.
“Rata-rata satu dapur keluar Rp300 sampai Rp400 juta. Ada yang sewa bangunan, renovasi, beli perlengkapan, sampai rekrut relawan,” ujarnya.
Masalahnya, dapur sudah siap, tapi kompor program tak pernah benar-benar dinyalakan.
SPK Tak Turun, Janji Terus Digoreng
Para pengelola mengaku sejak 2025 dijanjikan segera beroperasi. Namun yang datang bukan Surat Perintah Kerja (SPK), melainkan alasan demi alasan.
Mulai dari “menunggu launching nasional”, “menunggu administrasi”, sampai kalimat sakti paling pamungkas: “menunggu persetujuan Presiden”. Kalau alasan bisa dimasak, mungkin seluruh dapur MBG sudah buka cabang.
Kini banyak bangunan dapur hanya menjadi monumen sunyi penuh peralatan baru yang belum pernah dipakai memasak satu butir telur pun. Yang rutin berjalan justru biaya sewa, cicilan, dan keresahan.
Lebih ironis lagi, sebagian relawan bahkan sudah mengikuti pelatihan resmi melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jawa Barat. Mereka dilatih serius, seolah proyek tinggal jalan. Sayangnya, setelah pelatihan selesai, pekerjaan malah menghilang seperti lauk saat tanggal tua.
“Relawan terus bertanya kapan mulai kerja. Investor juga mulai panik,” kata Oesep.
BGN: Nama Yayasan Tidak Terdaftar
Drama makin panas ketika Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menyatakan Yayasan Solusi Bangun Bangsa tidak tercatat sebagai mitra resmi BGN.
Lebih mengejutkan lagi, BGN mengaku tidak mengetahui klaim kerja sama yayasan tersebut dengan Kementerian Pertahanan RI.
Pernyataan itu seperti menyiram minyak ke wajan panas. Sebab banyak pengelola mengaku berani menggelontorkan uang ratusan juta karena percaya program tersebut punya jalur resmi ke pemerintah pusat.
Publik pun mulai bertanya? Kalau bukan mitra resmi, lalu siapa sebenarnya yang memberi “lampu hijau” hingga ratusan dapur diminta siap tempur? Atau jangan-jangan rakyat cuma dijadikan investor dadakan dalam proyek mimpi bernama MBG?
Aroma Bisnis “Titik Dapur” Mulai Menyengat
Kasus ini juga memunculkan dugaan praktik jual-beli “titik dapur” berkedok program MBG. Alih-alih bicara gizi anak bangsa, yang muncul justru aroma bisnis titipan dan permainan akses.
BGN sendiri sudah mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran kerja sama pengelolaan dapur SPPG yang tidak memiliki legalitas jelas. Namun peringatan itu datang ketika banyak orang sudah telanjur keluar modal besar.
Di lapangan, para pengelola kini seperti terjebak di tengah jalan. Bangunan sudah disewa. Dapur sudah direnovasi. SDM sudah dilatih. Tapi proyek tak kunjung berjalan.
Yang matang justru kerugian. Sebagian pengelola bahkan mulai mempertimbangkan jalur hukum setelah sebelumnya melapor ke Polda Jawa Barat.
MBG Jangan Berubah Jadi “Mimpi Bergizi Gratis”
Sejak awal, program MBG dipromosikan sebagai solusi gizi nasional sekaligus penggerak ekonomi rakyat kecil. Narasinya besar. Anggarannya jumbo. Publiknya percaya.
Namun kasus dapur SPPG di Jawa Barat menjadi alarm keras bahwa program sebesar ini bisa berubah kacau jika pengawasan lemah dan komunikasi amburadul.
Negara tentu tidak boleh membiarkan program publik berubah menjadi ladang abu-abu yang membuat masyarakat keluar modal berdasarkan janji dan klaim yang tak jelas ujungnya.
Sebab jika terus dibiarkan, MBG bukan lagi identik dengan “Makan Bergizi Gratis”, melainkan bisa berubah di mata publik menjadi “Modal Besar, Gantung.” ***
