CILACAP – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program strategis pemerintah kini menghadapi ujian serius di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebanyak 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdaftar sebagai pelaksana distribusi program MBG diduga fiktif setelah tim investigasi menemukan fakta mengejutkan di lapangan.
Alih-alih menemukan bangunan operasional atau dapur pelayanan gizi, tim justru mendapati sejumlah titik yang tercatat sebagai lokasi SPPG berada di tempat-tempat yang sulit diterima akal sehat untuk menjalankan program pelayanan makanan, mulai dari area hutan, persawahan, hingga lokasi pemakaman.
Temuan tersebut terungkap setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menugaskan tim investigasi bersama koordinator wilayah untuk melakukan verifikasi terhadap keberadaan titik-titik SPPG yang terdaftar di Kabupaten Cilacap.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan bahwa hasil penelusuran menemukan kejanggalan pada sebagian titik yang sebelumnya telah masuk dalam sistem pendaftaran.
“Tim investigasi bersama korwil telah melakukan penelusuran. Dari sekitar 300 titik SPPG yang muncul di Kabupaten Cilacap, terdapat sekitar 100 titik yang setelah dicek langsung ternyata tidak ditemukan bangunan maupun fasilitas apapun,” kata Ammy kepada wartawan, Senin (22/6/2026).
Yang membuat temuan ini semakin mengundang perhatian publik adalah lokasi sejumlah titik yang dinilai tidak masuk akal sebagai pusat pelayanan program MBG.
Menurut Ammy, beberapa titik yang terdaftar justru berada di kawasan hutan, tengah sawah, bahkan area pemakaman.
“Ada yang di tengah hutan, di tengah sawah, bahkan di tengah kuburan. Ini yang kemudian memunculkan dugaan adanya titik-titik fiktif maupun isu jual beli titik SPPG yang harus segera dibenahi,” ujarnya.
Jika program MBG bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, maka keberadaan dapur umum di tengah pemakaman tentu bukan bagian dari desain program yang pernah dijelaskan pemerintah. Temuan ini pun memunculkan pertanyaan besar mengenai proses verifikasi dan validasi titik yang sebelumnya berhasil masuk ke dalam sistem.
Menyikapi temuan tersebut, pemerintah bersama tim investigasi memutuskan menutup sementara portal pendaftaran titik SPPG baru.
Langkah ini diambil untuk membersihkan data dan memastikan seluruh titik yang terdaftar benar-benar memenuhi syarat operasional sebelum program diperluas lebih lanjut.
“Hasil rapat terakhir memutuskan portal pembukaan titik SPPG ditutup sementara. Titik-titik yang teridentifikasi fiktif akan dihapus terlebih dahulu sebelum proses berikutnya dilanjutkan,” jelas Ammy.
Kebijakan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola program dan mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat menghambat distribusi manfaat kepada masyarakat.
Meski menemukan dugaan 100 titik fiktif, Pemerintah Kabupaten Cilacap memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak akan dihentikan.
Menurut Ammy, persoalan yang ditemukan berkaitan dengan validitas data titik layanan, bukan substansi program MBG itu sendiri.
“Program MBG tetap berjalan di Kabupaten Cilacap. Yang kami lakukan adalah memastikan pelaksanaannya berlangsung sesuai tujuan, aturan, dan standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga berkomitmen melakukan pembenahan agar program yang menyasar peningkatan kualitas gizi masyarakat tersebut tidak tercoreng oleh praktik-praktik yang diduga memanfaatkan celah administrasi.
Temuan ratusan titik SPPG bermasalah menjadi peringatan bahwa pengawasan dan verifikasi data harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program berskala nasional.
Sebab, jika sebuah dapur MBG bisa “beroperasi” di tengah hutan atau bahkan muncul di area pemakaman hanya di atas dokumen, maka yang perlu diperiksa bukan hanya titik lokasinya, melainkan juga bagaimana data tersebut bisa lolos masuk ke dalam sistem.
Kini publik menunggu hasil investigasi lanjutan serta langkah tegas pemerintah untuk memastikan program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan: memberi makan masyarakat, bukan memberi ruang bagi munculnya alamat-alamat yang hanya hidup di atas kertas.***
