TANGGAMUS – Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno menyampaikan, bahwa solusi mengatasi persoalan konflik gajah dan manusia di wilayah Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat harus dibentuk Elephant Respon Unit (ERU)
ERU adalah program yang telah diterapkan di beberapa wilayah untuk menangani gajah liar yang akan keluar kawasannya ke lahan pertanian masyarakat. Hingga tidak menimbulkan konflik antara gajah dan manusia.
“Perkiraan biaya untuk membangun sarana dan prasarana Camp ERU sekitar Rp200 juta, dan biaya operasional mencapai Rp 40 juta perbulan. Nanti akan saya kasih waktu selama dua minggu untuk mencari camp tempat ERU tersebut,”ujar Wiratno, saat berkunjung ke Kabupaten Tanggamus, Minggu (28/02/2021).
Wiratno, ke Tanggamus dalam kunjungan kerja bersama Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dan bertermpat di Rumah Dinas Ketua DPRD Tanggamus. Kunjungan tersebut terkait penanganan konflik gajah yang terjadi di dua kabupaten yakni Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.
Kesempatan itu Wiratno, juga memberi tips lainnya, agar bisa hidup berdampingan dengan gajah selain solusi Camp ERU yakni bagaimana para warga yang bercocok tanam bisa merubah pola tanamnya dengan mengatur tanaman yang tidak disukai oleh gajah. Hal itu tentunya harus dirembugkan bagi petani yang biasa bercocok tanam di di jalur jelajah gajah.
Lebih lanjut dikatakan bahwa di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) terdapat kemitraan konservasi. Di dalamnya sama halnya dengan HkM, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk menjaga dan melaporkan jika ada satwa yang terjerat, tidak memasang jerat dan lain sebagainya.
“Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita harus berdampingan dengan satwa, tanam yang memang tidak disukai gajah, sehingga konflik antara satwa dengan manusia tidak terjadi,” jelasnya.
Sementara Ketua Komisi IV DPR-RI, Sudin, mengatakan bahwa perlu ada langkah kongkrit untuk menyelesaikan konflik antara gajah dengan manusia ini, tidak sampai disitu korban konflik yakni kepala keluarga juga menurutnya perlu diperhatikan.
“Saya selalu minta Pak Dirjen, tidak hanya disini saja, bahkan dalam rapat kerja juga saya pertanyaan solusi apa yang dilakukan agar supaya gajah-gajah ini tidak masuk ke perkampungan. Tentunya kita tidak menginginkan konflik gajah dengan manusia ini terus berkepanjangan,” ujarnya.
Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani menyampaikan apresiasinya atas sinergitas antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi, serta Pusat dalam upaya penanganan konflik satwa gajah dengan manusia tersebut.
“Dimana Negara dalam hal ini hadir ditengah-tengah masyarakat terkait persoalan yang tengah dihadapi masyarakat,” kata Bupati.
Bupati berharap, melalui upaya yang dilakukan, yakni upaya mitigasi pencegahan, agar konflik gajah dengan manusia tidak terjadi lagi.
“Termasuk pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat, karena ini tidak hanya bisa dilakukan perorangan saja, melainkan satu dengan lainnya harus bersinergi sehingga seperti apa yang disampaikan tadi, antara satwa gajah dan manusia dapat hidup berdampingan,” tandas Bupati.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Yanuar Irawan, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, Wakil Bupati, Dandim 0424 Tanggamus, Letkol Inf Arman Aris Sallo, Dandim 0422 Lampung Barat Letkol CZI Benni Setiawan dan Plt. Kepala TNBBS Ismanto.
