Apakah pekerjaan yang dilakukan sebelum proses tender sepenuhnya merupakan kegiatan CSR yang terpisah dari kewajiban investasi? Ataukah terdapat komponen pekerjaan yang kemudian diperhitungkan kembali dalam nilai investasi kerja sama?
Dokumen CSR, berita acara pekerjaan, bukti pengeluaran, dan perjanjian kerja sama menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi penghitungan ganda.
Pasalnya, CSR dan investasi bisnis memiliki karakter serta pertanggungjawaban berbeda. Jangan sampai satu pekerjaan memiliki dua cerita pembiayaan, tetapi publik hanya mendapat satu angka total.
PT Mitra Patriot Klaim Tak Gunakan APBD
Sebelumnya, Direktur Utama PT Mitra Patriot (Perseroda), David Raharja, telah memberikan penjelasan mengenai polemik pembiayaan wisata Kalimalang.
David menegaskan pembangunan kawasan wisata tersebut hingga saat itu tidak menggunakan dana APBD Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Pembangunan wisata Kalimalang itu murni investasi. Tidak ada digunakan sama sekali uang APBD,” ujar David, pada Kamis (19/2/2026).
Ia menjelaskan total investasi mencapai sekitar Rp48 miliar. Namun, angka tersebut bukan seluruhnya dana CSR.
Menurut David, dana CSR hanya berkisar belasan miliar rupiah dan digunakan khusus untuk pembangunan dua jembatan melengkung. Sementara sisanya merupakan investasi swasta, termasuk pembangunan lampu jalan, tenant kontainer, dan fasilitas pendukung lainnya.
Pengelolaan kawasan dimenangkan PT Miju Dharma Angkasa melalui mekanisme lelang berdasarkan SK Direksi Nomor 066-KEP.DIR/PTMP-BKS/XI/2025. Perusahaan tersebut selanjutnya bekerja sama dengan PT Mitra Patriot untuk mengelola kawasan selama 20 tahun.
David juga mengakui terdapat rencana pembangunan tambahan menggunakan APBD, termasuk tiga jembatan lengkung serta penataan trotoar dan pedestrian. Namun, saat memberikan keterangan tersebut, ia mengaku belum mengetahui secara terperinci peruntukan anggaran pemerintah yang dimaksud.
LINAP turut mempertanyakan skema kerja sama pengelolaan kawasan selama 20 tahun, khususnya terkait pengembalian investasi, kontribusi tetap, dan pembagian keuntungan antara mitra dengan BUMD.
Nilai investasi menjadi salah satu variabel penting dalam menghitung masa pengembalian modal atau break even point (BEP). Jika nilai investasi awal terlalu tinggi, masa pengembalian modal berpotensi semakin panjang dan berpengaruh terhadap penerimaan BUMD.
Persoalan tersebut semakin penting ketika terdapat rencana pengembangan setiap lima tahun senilai Rp12 miliar.
Bagaimana mekanisme pengakuan biaya pengembangan tersebut? Apakah akan memengaruhi perhitungan BEP dan pembagian keuntungan? Siapa yang mengawasi realisasinya?
Baskoro mendorong aparat penegak hukum menelusuri struktur pembiayaan, aliran dana, serta kewajaran nilai investasi proyek wisata Kalimalang.
Menurut LINAP, perbandingan modal dasar perusahaan dengan nilai investasi, selisih sejumlah komponen anggaran dalam kajian, serta kronologi pekerjaan sebelum penetapan pemenang perlu menjadi bahan pemeriksaan.
LINAP meminta kemungkinan penggelembungan nilai investasi atau mark-up diuji melalui audit teknis dan pemeriksaan dokumen pengadaan.
Selain itu, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga perlu ditelusuri apabila ditemukan indikasi tindak pidana asal dan transaksi keuangan yang mengarah pada upaya menyamarkan hasil kejahatan.
Namun, dugaan mark-up maupun TPPU tersebut belum merupakan tindak pidana yang terbukti. Pembuktiannya harus melalui pemeriksaan dokumen, audit, penelusuran transaksi, serta proses hukum oleh aparat berwenang.
LINAP juga meminta PT Mitra Patriot dan Pemerintah Kota Bekasi membuka dokumen yang relevan sesuai ketentuan keterbukaan informasi, meliputi grand design awal dan perubahan konsep, RAB, Bill of Quantity (BoQ), gambar teknis, bukti kemampuan pendanaan mitra, dokumen kualifikasi perusahaan, serta perjanjian kerja sama.
Termasuk di dalamnya ketentuan kontribusi tetap, pembagian keuntungan, pengembalian investasi, kewajiban pengembangan, dan kompensasi apabila kerja sama dihentikan.
Diketahui Pada 18 November 2026, Tirta Kalimalang dijadwalkan diresmikan sebagai destinasi rekreasi baru Kota Bekasi.
Kawasan ini menawarkan kart boat V2, electric surfboard, perahu spons elektrik, pedestrian, taman, gazebo, jembatan lengkung, hingga sentra kuliner berbasis kontainer.
Pemerintah dan pengelola tentu berharap kehadirannya mampu mendongkrak sektor pariwisata, membuka peluang usaha UMKM, serta menggerakkan ekonomi lokal.***













