TANGGAMUS — Di balik jargon pembangunan “jalan lurus” di bawah kepemimpinan Saleh Asnawi, ada satu fakta yang sulit diluruskan, sebuah sekolah yang nyaris roboh, tapi tetap dipaksa berdiri demi masa depan anak-anak.
Di Pedukuhan Batu Nyangka, Pekon Tanjung Raja, Kecamatan Cukuh Balak, berdiri bangunan yang lebih mirip gubuk darurat daripada ruang belajar. Dinding papan lapuk, atap seng berkarat, dan lantai tanah menjadi “fasilitas standar” bagi belasan siswa.
Kalau ini disebut sekolah, maka standar kelayakan kita perlu dipertanyakan ulang.
Bangunan tersebut merupakan “kelas jauh” dari SDN 1 Tanjung Raja. Di dalam satu ruangan sempit, 15 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 belajar tanpa sekat.
“Ini kelas jauhnya, Bang. Muridnya 15 orang dari kelas satu sampai enam,” ujar Agus Muzani, guru Pendidikan Agama Islam.
Tanpa pembagian kelas, tanpa fasilitas, tanpa ruang layak. Yang ada hanya satu hal tekad untuk tetap belajar.
Lebih miris lagi, tenaga pengajar di lokasi ini hanya satu orang guru pembantu dari warga setempat.
“Gurunya cuma satu orang, ya orang sini,” kata seorang warga.
Bayangkan: satu guru mengajar enam tingkat kelas dalam satu waktu. Kalau ini disebut multitasking, mungkin terlalu halus. Ini sudah masuk kategori, bertahan dalam keterbatasan ekstrem.
10 Kilometer, Sungai, dan Jalan Curam demi Sekolah Reyot
Untuk sampai ke sekolah, anak-anak harus menempuh perjalanan sekitar 10 kilometer dari sekolah induk.
Rutenya bukan jalan santai:
- tanjakan curam,
- turunan tajam,
- hingga menyeberangi sungai kecil.
Semua itu ditempuh demi belajar di tempat yang bahkan belum memenuhi standar dasar pendidikan.
Ironinya: semangat mereka lebih kokoh daripada bangunan sekolahnya.
Kondisi ini akhirnya terungkap setelah jurnalis dan konten kreator turun langsung ke lokasi. Hasilnya bukan sekadar liputan tetapi rencana aksi nyata.
Warga bersama relawan berinisiatif membangun sekolah secara swadaya dan gotong royong.
Langkah mulia. Namun sekaligus menyentil keras, ketika warga bergerak cepat, kenapa negara masih menunggu syarat?
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanggamus, Viktor, mengakui kondisi tersebut dan menyatakan ada rencana pembangunan.
“Rencananya mau dibangun. Tapi kendalanya tanah ini bukan milik pemerintah,” jelasnya.
Secara aturan, benar. Secara realita, ini terdengar seperti: “Kami siap membantu, asal semua sudah siap duluan.”
Padahal yang belum siap justru ruang belajar anak-anak.
Pemerintah menyebut bantuan mobiler (meja-kursi) akan segera dikirim melalui APBD.
Pendidikan: Hak Dasar atau Menunggu Administrasi?
Kasus Batu Nyangka membuka pertanyaan mendasar:
Apakah pendidikan benar-benar hak dasar yang dijamin negara?
Atau hak yang baru berlaku setelah urusan administrasi selesai?
Di satu sisi, ada aturan.
Di sisi lain, ada anak-anak yang tetap belajar di bangunan nyaris roboh.
Dan di antara keduanya, ada jurang yang belum dijembatani.
Mereka Tidak Minta Gedung Megah
Anak-anak di Batu Nyangka tidak menuntut sekolah modern.
Mereka hanya ingin:
- dinding yang tidak rapuh,
- atap yang tidak bocor,
- dan lantai yang bukan tanah.
Permintaan sederhana.
Tapi entah kenapa terasa sulit diwujudkan.
Bangunan itu mungkin masih berdiri hari ini.
Namun setiap hari ia juga semakin rapuh.
Jika harus menunggu roboh untuk dibangun,
maka yang gagal bukan hanya infrastrukturnya
tapi juga rasa tanggung jawab kita bersama.
Di tengah slogan “jalan lurus”,
anak-anak Batu Nyangka tetap berjalan
melewati jalan terjal, menuju sekolah yang miring.
Dan mereka tetap belajar.
Dengan segala keterbatasan. Tanpa banyak tuntutan.
Karena bagi mereka, pendidikan bukan pilihan.
Tapi satu-satunya harapan.***
