TANGGAMUS – Kondisi pendidikan di pelosok kembali menyita perhatian publik. Kelas jauh milik SDN 1 Tanjung Raja yang berada di Pedukuhan Batu Nyangka, Pekon Tanjung Raja, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, menghadirkan potret nyata ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi hingga kini.
Di tengah gencarnya program peningkatan kualitas pendidikan dan deretan jargon “merdeka belajar”, kondisi SDN 1 Tanjung Raja justru terasa seperti catatan kaki yang tercecer dari “Jalan Lurus” layaknya tagline Bupati Saleh Asnawi.
Sekolah dasar ini disebut nyaris tak tersentuh bantuan sejak 2007, tahun ketika banyak kebijakan pendidikan lahir, namun rupanya tak semuanya sampai ke ruang kelas.
Bangunan sederhana yang telah berdiri sejak 18 tahun itu tampak memprihatinkan dan minim fasilitas. Ironisnya, selama hampir dua dekade, sekolah ini nyaris tidak pernah mendapatkan bantuan signifikan dari pemerintah.
Seorang warga setempat mengungkapkan bahwa kunjungan Kepala Dinas Pendidikan baru terjadi setelah kondisi sekolah tersebut viral di media sosial.
“Sejak berdiri tahun 2007, baru kali ini kepala dinas datang langsung. Biasanya hanya ditinjau dari jauh,” ujarnya.
Kelas jauh ini sendiri lahir dari inisiatif masyarakat. Jarak menuju sekolah induk mencapai sekitar 10 kilometer dengan medan berat jalan berliku, tanjakan curam, hingga turunan ekstrem yang sulit dilalui, terutama bagi anak-anak. Demi memastikan pendidikan tetap berjalan, warga bergotong royong mengumpulkan dana untuk membeli lahan dan mendirikan ruang belajar seadanya.
Saat ini, sekitar 13 hingga 15 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 belajar di tempat tersebut. Guru Pendidikan Agama Islam, Agus Muzani, membenarkan kondisi itu.
“Ini kelas jauhnya, induknya di SDN 1 Tanjung Raja. Siswa sekitar 15 orang dari semua jenjang,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, Viktor, mengakui bahwa pihaknya memiliki rencana pembangunan. Namun, realisasi tersebut terkendala status lahan yang belum menjadi milik pemerintah.
“Syarat utama pembangunan, tanah harus milik pemda. Kalau memang ada wacana hibah dari warga, silakan diproses sesuai aturan,” kata Viktor.
Meski demikian, ia memastikan bantuan fasilitas seperti meubel akan segera dikirim melalui anggaran APBD karena masih menjadi bagian dari sekolah induk.
“Untuk mobiler insyaallah segera dikirim. Tapi untuk pembangunan fisik, harus menunggu proses lahan,” tambahnya.
Kunjungan tersebut, menurut Viktor, juga dipicu oleh viralnya kondisi sekolah di media sosial.
“Kebetulan ini lagi viral, jadi kami turun langsung,” ujarnya.
Kini, harapan warga bertumpu pada langkah nyata pemerintah. Di tengah keterbatasan yang ada, semangat gotong royong masyarakat tetap menjadi penopang utama agar anak-anak di pelosok tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak.***
