Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WawaiNEWS.ID – Pagi ini, 6 September 2026, saya berada di sebuah kafe sekaligus arena bermain anak di kawasan Babakan Madang, Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Admin WawaiSunting Profil
Ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Meja-meja di kafe tampak berdebu. Petugas sibuk membersihkannya satu per satu.
“Debu Krakatau,” kata seorang petugas.
Saya sempat terdiam.
Ternyata abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang erupsinya sedang berlangsung dapat menjangkau wilayah sejauh ini. Dari Selat Sunda, material vulkanik itu terbawa angin dan akhirnya hadir di meja sebuah kafe di Sentul.
Jarak geografis ternyata tidak selalu berarti jarak dari bencana.
Tentu saja, erupsi 2026 ini tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan kedahsyatan Krakatau 1883. Bahkan, aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini juga bukan fase erupsi terbesar sejak tragedi 1883. Erupsi 2018 merupakan salah satu fase aktivitas paling intens dalam sejarah pemantauan modern gunung api tersebut.
Tetapi debu yang pagi ini saya lihat di Sentul membawa pikiran saya jauh ke belakang. Ke tahun 1883.
Ke sebuah masyarakat yang bukan hanya dihantam gelombang tsunami dan material vulkanik, tetapi juga dihantam krisis sosial yang mengubah cara mereka memandang kekuasaan, agama, penderitaan, bahkan masa depan.
Letusan Krakatau pada Agustus 1883 bukan semata-mata peristiwa geologi. Ia adalah bencana kemanusiaan.
Sekitar 36 ribu orang meninggal, sebagian besar akibat tsunami dahsyat yang menghantam pesisir Banten dan Lampung. Gelombang laut dengan ketinggian puluhan meter menyapu permukiman pesisir. Kampung-kampung hilang. Rumah, sawah, kebun, perahu, pasar dan jalur perdagangan luluh dalam waktu yang sangat singkat.
Tetapi bencana tidak berhenti ketika gelombang surut. Setelah air kembali ke laut, masyarakat menghadapi persoalan yang jauh lebih panjang: kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian, kelaparan, penyakit, kemiskinan, perpindahan penduduk dan trauma.
Angka kependudukan Keresidenan Banten menggambarkan salah satu jejak demografis dari kehancuran tersebut. Populasinya tercatat sekitar 560.660 jiwa pada 1882, turun menjadi 538.186 pada 1883 dan masih berada di sekitar 528.696 pada 1885.
Dengan kata lain, Krakatau meninggalkan kehancuran yang tidak selesai ketika gunung berhenti menggelegar.
Dan di sinilah sejarah menjadi menarik.
Sebab manusia tidak hanya membutuhkan makanan setelah bencana.
Manusia juga membutuhkan makna.
Ketika Bencana Memunculkan Pertanyaan
Mengapa semua ini terjadi?
Mengapa rumah kami hancur?
Mengapa keluarga kami mati?
Mengapa sawah kami hilang?
Mengapa laut tiba-tiba datang dan menyapu kehidupan dalam hitungan menit?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukan pertanyaan geologi.
Ia adalah pertanyaan manusia.
Di tengah masyarakat Banten abad ke-19 yang kehidupan sosialnya sangat dipengaruhi agama, jawaban atas pertanyaan tersebut pun banyak dicari melalui bahasa keagamaan.
Bencana dibaca sebagai teguran, peringatan, bahkan azab Tuhan.
Dalam Syair Lampung Karam, misalnya, malapetaka Krakatau dibaca melalui kerangka moral dan religius. Bencana tidak hanya dilihat sebagai fenomena alam, tetapi juga sebagai momentum untuk melakukan introspeksi dan pertobatan.
Di Banten berkembang pula berbagai penafsiran yang menghubungkan kehancuran tersebut dengan perilaku masyarakat, pelanggaran adat maupun penyimpangan moral kalangan tertentu.
Di sinilah sebuah bencana alam mulai berubah menjadi peristiwa sosial.
Gunung meletus.
Masyarakat menafsirkan.
Ulama memberikan penjelasan.
Pesantren menjadi ruang berkumpul.
Masjid menjadi tempat bertukar kabar.
Pengajian menjadi ruang membangun solidaritas.
Dan agama menyediakan bahasa untuk memahami penderitaan yang tidak selalu dapat dijelaskan oleh pengalaman sehari-hari.
Dari Solidaritas ke Kesadaran Sosial
Namun kita perlu berhati-hati.
Tidak tepat jika sejarah disederhanakan menjadi:
Krakatau meletus, lalu rakyat memberontak.
Sejarah tidak sesederhana itu.
Banten sebelum 1883 sudah merupakan masyarakat yang menyimpan banyak ketegangan.
Hubungan dengan pemerintah kolonial tidak selalu harmonis. Persoalan tanah, pajak, kemiskinan, penyakit ternak, gagal panen, kepentingan ekonomi, perilaku aparat dan berbagai bentuk tekanan sosial telah menjadi bagian dari keresahan masyarakat.
Jadi, sebelum Krakatau meletus, sesungguhnya bara sosial sudah tersedia.
Krakatau tidak menciptakan bara itu.
Tetapi bencana memperbesar tekanannya.
Ketika masyarakat kehilangan harta, pekerjaan dan rasa aman, ketergantungan mereka terhadap struktur kekuasaan juga meningkat. Pada saat yang sama, pengalaman penderitaan bersama dapat memperkuat solidaritas antarkelompok.
Dan ketika solidaritas itu bertemu dengan jaringan ulama, pesantren, tarekat dan kepemimpinan lokal, terbentuklah sesuatu yang lebih besar daripada sekadar komunitas keagamaan.
Terbentuk jaringan sosial.
Jaringan sosial inilah yang kemudian memiliki kemampuan untuk menyebarkan gagasan, membangun kepercayaan, mengorganisasi massa dan dalam kondisi tertentu menggerakkan perlawanan.
Kolonialisme Berhadapan dengan Masyarakat yang Sedang Berubah
Pemerintah kolonial tentu tidak buta terhadap perkembangan tersebut.
Mereka melihat kebangkitan jaringan keagamaan bukan hanya sebagai persoalan ibadah.
Dalam perspektif kekuasaan kolonial, setiap jaringan sosial yang mampu mengumpulkan massa, membangun loyalitas di luar struktur pemerintahan dan menyebarkan gagasan perlawanan berpotensi menjadi ancaman politik.
Di sinilah terjadi benturan dua cara melihat masyarakat.
Bagi rakyat, agama adalah sumber penghiburan, pengetahuan, solidaritas dan harapan.
Bagi kekuasaan kolonial, jaringan yang sama dapat dibaca sebagai potensi mobilisasi politik.
Sebuah pengajian bisa terlihat sebagai pengajian.
Tetapi bagi kekuasaan yang sedang cemas, kerumunan orang yang memiliki keyakinan dan kepemimpinan bersama bisa terlihat sebagai sesuatu yang jauh lebih besar.
Di titik inilah agama, sosial dan politik mulai saling bersinggungan.
Lima Tahun Kemudian, Cilegon Bergolak
Lima tahun setelah Krakatau menghancurkan sebagian besar wilayah pesisir Selat Sunda, Banten kembali menjadi panggung pergolakan.
Pada 9 Juli 1888, pecahlah Geger Cilegon.
