JAKARTA — Di tengah gempuran zaman digital, serangan bertubi-tubi terhadap citra pondok pesantren, hingga birokrasi organisasi yang kadang lebih rumit dari jalur masuk CPNS, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya memutuskan satu hal penting: Munas dan Konbes NU 2026 akan kembali “pulang kandang” ke pesantren.
Keputusan itu diketok dalam Rapat Pleno PBNU di Gedung PBNU, Kramat Raya, Kamis (21/5/2026). Agenda besar organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20–21 Juni 2026.
Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan pleno memutuskan Munas dan Konbes menjadi bagian penting menuju Muktamar NU berikutnya.
“Alhamdulillah, hari ini Rapat Pleno PBNU memutuskan beberapa hal. Yang pertama, pelaksanaan Munas dan Kongres pada tanggal 20-21 Juni yang akan datang,” ujar Gus Ipul.
Namun seperti tradisi rapat organisasi besar pada umumnya keputusan tanggal sudah ada, lokasi masih “nanti dibahas lagi”. PBNU membentuk tim kecil yang diberi waktu empat sampai lima hari untuk menentukan lokasi final.
Pilihan tempatnya pun terasa seperti paket wisata spiritual plus safari organisasi: Jawa Timur, Sumatera Barat, NTB, hingga Jakarta masuk radar pembahasan.
Tetapi satu usulan paling mencuri perhatian datang langsung dari Gus Ipul: Pondok Pesantren Ploso.
“Tadi saya mengusulkan, ini belum jadi keputusan, saya mengusulkan berdasarkan beberapa kali pertemuan di beberapa titik mengusulkan untuk Munas-Konbesnya itu di Pondok Pesantren Ploso,” katanya.
Bahkan, pembukaan acara dirancang bernuansa historis dan simbolik. PBNU mempertimbangkan pembukaan di Bangkalan, Madura, tepatnya di kawasan maqbarah dan pesantren Syaikhona Kholil sosok ulama yang selama ini dianggap sebagai salah satu mata rantai spiritual lahirnya NU.
Di balik agenda Munas dan Konbes, ada satu kata yang terus berulang dalam pleno: Digdaya.
Bukan nama jurus silat. Bukan pula judul sinetron kolosal.
Digdaya adalah sistem tata kelola digital PBNU yang kini mulai menggantikan pola administrasi lama yang identik dengan map kusam, tanda tangan berlapis, hingga surat yang kadang lebih lama tiba daripada jodoh.
PBNU mengakui fase transisi digital ini bukan perkara mudah. Ada banyak evaluasi, kegagapan, hingga kebutuhan perbaikan regulasi internal organisasi.
“Ini adalah masa-masa yang krusial, ada hal-hal yang ke depan perlu diperbaiki,” kata Gus Ipul.
Karena itu, forum Munas dan Konbes nanti juga akan membahas rancangan aturan perkumpulan, termasuk tata kelola badan usaha milik NU, sistem keuangan, hingga transformasi administrasi digital.
Bahasa sederhananya: NU sedang berusaha naik kelas dari organisasi berbasis “ingatan senior” menjadi organisasi berbasis sistem.
Pernyataan paling tajam justru datang dari Katib Aam PBNU, Said Asrori.
Dalam pleno, ia menegaskan bahwa forum sepakat Munas dan Konbes harus kembali digelar di lingkungan pesantren.
Alasannya bukan semata romantisme tradisi, tetapi juga soal menjaga legitimasi moral di tengah derasnya krisis kepercayaan publik.
“NU lahir dari pondok, dan yang membesarkan kiainya dan pengasuh pesantren,” ujar Kiai Said.
Ia bahkan secara terbuka menyinggung adanya “serangan bertubi-tubi” terhadap pondok pesantren belakangan ini.
“Paling tidak kepada warga NU, agar tidak kehilangan trust. Warga NU tidak boleh lepas dari pondok pesantren,” tegasnya.
Kalimat itu terdengar seperti alarm organisasi: ketika modernisasi berjalan terlalu cepat, akar tradisi jangan sampai ikut tercerabut.
Sebab di Indonesia, pesantren bukan sekadar tempat belajar kitab. Ia adalah pusat budaya, lumbung kader, sekaligus benteng sosial yang selama puluhan tahun menjadi “server offline” paling stabil ketika negara sering buffering.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengingatkan agar Munas dan Konbes kali ini tidak berubah menjadi sekadar forum pidato penuh tepuk tangan dan foto spanduk.
Ia meminta forum benar-benar menghasilkan materi strategis menuju Muktamar, termasuk sinkronisasi aturan organisasi dan pembahasan amandemen anggaran rumah tangga.
“Di dalam praktiknya ini belum sepenuhnya sinkron,” katanya.
Amin juga menyoroti pentingnya pembahasan tata kelola Digdaya sebagai bagian transformasi digital NU.
Artinya, NU tampaknya mulai sadar bahwa di era sekarang, organisasi besar tak cukup hanya kuat di panggung ceramah. Ia juga harus kuat di server, data, administrasi, dan tata kelola.
Kalau tidak, yang sibuk bukan lagi pengurus melainkan bagian IT yang tiap hari ditanya password.***
