JAKARTA – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal perikanan berukuran 30 GT hingga 200 GT menjadi Rp15.000 per liter disambut antusias pelaku usaha dan nelayan. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar setelah sebelumnya nelayan harus membeli BBM hingga Rp21.300 per liter, yang membuat banyak kapal memilih bersandar daripada melaut.
Pelaku usaha perikanan asal Cilacap, Agustina, menilai kebijakan tersebut akan membantu menekan biaya operasional, menjaga keberlangsungan usaha perikanan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Hal senada disampaikan Imam, nakhoda KM Kilat Maju di PPS Nizam Zachman Jakarta. Menurutnya, penurunan harga BBM membuat nelayan lebih tenang saat melaut karena biaya operasional dan kebutuhan perbekalan menjadi lebih ringan.
Sebelumnya, tingginya harga BBM menjadi persoalan utama yang membebani sektor perikanan. I Gede Adi Subagiarta dari PT Sinar Abadi Cemerlang di PPN Tual mengungkapkan tidak sedikit kapal yang terpaksa menghentikan operasional akibat melonjaknya biaya bahan bakar.
“Sebelumnya kami terkendala berlayar, banyak kapal berhenti beroperasi karena harga BBM yang tinggi. Penurunan harga ini menjadi harapan baru agar kami bisa kembali melaut,” ujarnya.
Keluhan serupa juga datang dari pengelola kapal di PPN Prigi, Trenggalek, yang menyebut biaya operasional terus naik, sementara harga jual ikan tidak mengalami kenaikan yang seimbang.
Ketua HNSI DPC Kota Bitung, Mario Mamunte, berharap kebijakan harga khusus BBM benar-benar dirasakan nelayan di seluruh Indonesia dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif memastikan pemerintah tengah menyusun mekanisme penyaluran bersama kementerian dan lembaga terkait agar BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran serta tidak disalahgunakan.
Kebijakan harga BBM khusus ini, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas produksi perikanan nasional di tengah fluktuasi harga minyak dunia sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan Indonesia.
Bagi nelayan, harga BBM bukan sekadar angka di papan SPBU. Bahan bakar adalah “nyawa” kapal. Saat harganya melambung, kapal memilih berlabuh dan jaring ikut tergantung. Kini, dengan biaya operasional yang lebih ringan, harapan kembali berlayar pun terbuka lebar.
Namun, pekerjaan rumah pemerintah belum selesai. Penyaluran BBM harus benar-benar tepat sasaran. Sebab, BBM murah akan menjadi berkah jika sampai ke nelayan, tetapi bisa berubah menjadi masalah jika justru “terdampar” di tangan yang salah. Pemerintah kini dituntut memastikan kebijakan yang baik di atas kertas benar-benar terasa manfaatnya hingga ke dermaga dan laut Indonesia.***
