Oleh: Yusuf Blegur
WawaiNEWS.ID – Ketika Tuhan diabaikan dan agama ditanggalkan dari laku kekuasaan, maka keadaban pun runtuh. Dari penyimpangan wewenang hingga skandal moral di lingkar elite, negeri ini seperti kehilangan kompas etiknya. Yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa nurani.
Rakyat kini hidup dalam kecemasan yang nyata bukan sekadar persepsi. Masa depan bangsa terasa gelap, sementara negara berjalan tanpa arah yang berpihak. Evaluasi publik tak lagi cukup; yang terjadi adalah kalkulasi ulang atas makna bernegara itu sendiri.
Ketimpangan menjadi wajah sehari-hari. Segelintir elite hidup dalam kemewahan yang ditopang jejaring kekuasaan dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, mayoritas rakyat terjerembab dalam himpitan hidup. Negara seolah berubah menjadi mesin yang melayani kepentingan oligarki, bukan pelindung rakyat. Birokrasi dan korporasi berkelindan dalam satu tarikan napas: kekuasaan.
Janji kesejahteraan yang diamanatkan konstitusi terasa semakin jauh. Pajak mencekik, harga kebutuhan pokok melambung, energi makin mahal semua menjadi beban berlapis bagi rakyat kecil. Ini bukan sekadar krisis ekonomi, melainkan kegagalan sistemik yang memiskinkan dan membodohi secara terstruktur.
Lebih ironis lagi, sektor pendidikan dan kesehatan justru terpinggirkan. Pembangunan manusia tidak dianggap prioritas. Program populis digulirkan tanpa arah jelas, sekadar menjadi alat pencitraan dan ladang baru korupsi. Rakyat memang butuh makan, tetapi bukan dengan cara yang merendahkan martabat. Yang dibutuhkan adalah kemandirian, bukan ketergantungan.
Dalam lanskap yang lebih luas, kehidupan bernegara tampak porak-poranda. Dari hukum hingga budaya, dari ekonomi hingga keamanan, semuanya menunjukkan gejala kerusakan. Di ranah global, arah kebijakan luar negeri pun kerap membingungkan, seolah tercerabut dari jati diri bangsa yang dahulu menjunjung tinggi kedaulatan dan anti-penjajahan.
Lebih mengkhawatirkan, ruang kritik kian menyempit. Suara rakyat dibungkam melalui intimidasi, kriminalisasi, bahkan teror. Negara yang semestinya menjamin kebebasan justru menjadi ancaman bagi warganya sendiri. Ini bukan lagi demokrasi yang sehat, melainkan bayang-bayang otoritarianisme.
Indonesia hari ini seperti kehilangan marwahnya. Di dalam negeri, rakyat menderita. Di luar negeri, wibawa bangsa merosot. Nilai-nilai agama, kemanusiaan, dan keadaban tergantikan oleh kerakusan dan kekuasaan.
Pertanyaannya sederhana namun mengguncang: untuk siapa negara ini ada? Apakah kemerdekaan hanya diwariskan untuk dikuasai segelintir elite? Apakah pengorbanan para pendiri bangsa kini hanya menjadi simbol tanpa makna?
Jika arah ini terus dibiarkan, maka keadilan dan kemakmuran hanya akan menjadi utopia. Bahkan, bukan mustahil negeri ini benar-benar memasuki “masa kritis” menuju kehancuran, jika perubahan tidak segera dilakukan.
Masih ada waktu. Namun waktu itu tidak akan menunggu. Para pemimpin harus kembali pada nalar dan nurani. Negara harus dikembalikan kepada rakyat.
Sebab jika tidak, sejarah akan mencatat: rakyat dibiarkan sekarat, sementara para pejabat tenggelam dalam kebejatan.***
