JAKARTA — Polemik sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang dibeli menggunakan anggaran negara akhirnya mendapat “stempel halal” dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI.
Di tengah gaduh publik yang bertanya-tanya apakah uang negara boleh dipakai membeli hewan kurban, Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, justru memberi jawaban yang mungkin membuat sebagian netizen menarik napas panjang: sah, boleh, dan tidak bermasalah secara syariat maupun tata negara.
Artinya, sapi-sapi jumbo itu tidak dianggap sebagai “kurban pencitraan”, melainkan kurban negara untuk rakyat.
Dalam keterangannya, Niam menjelaskan bahwa dalam tradisi hukum Islam, seorang pemimpin memang dianjurkan berkurban menggunakan kas negara demi kemaslahatan masyarakat.
“Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa imam atau pemimpin disunahkan membeli hewan kurban melalui baitul mal,” jelasnya melalui keterangan resmi melalui situs MUI sebagaimana dilansir pada Kamis, 28 Mei 2026.
Kalau diterjemahkan ke konteks modern Indonesia, baitul mal itu ya kira-kira APBN. Bedanya, kalau dulu disimpan dalam peti kerajaan, sekarang disimpan dalam spreadsheet kementerian dan diawasi BPK.
Menurut Niam, karena sapi tersebut dibeli menggunakan anggaran negara, maka hakikatnya hewan kurban itu adalah milik rakyat yang kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembagian daging kurban.
Jadi logikanya sederhana bahwa uang rakyat kembali menjadi daging rakyat. Bukan berubah jadi pagar rumah pejabat atau koleksi mobil baru.
“Tidak ada persoalan secara syar’i,” tegas Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta itu.
Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai komentar miring yang sebelumnya ramai di media sosial. Sebab angka pengadaan sapi kurban Presiden memang tidak kecil.
Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp100 miliar.
Ya, seratus miliar rupiah.
Angka yang cukup untuk membuat netizen spontan membuka kalkulator, lalu membandingkannya dengan harga cabai, cicilan rumah, hingga isi saldo rekening sendiri.
Melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden, pemerintah membeli sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan disebar ke seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menjelaskan bahwa 598 sapi disalurkan ke pemerintah daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Menariknya, ada 46 daerah yang malah mendapat dua sapi sekaligus. Bukan karena dianakemaskan, tetapi karena daerah tersebut tidak memiliki sapi lokal dengan bobot sesuai standar Presiden.
Sebab sapi pilihan Prabowo ternyata tidak main-main: beratnya minimal 800 kilogram hingga 1,3 ton.
Singkatnya, ini bukan sapi yang biasa lewat depan gang sambil makan rumput. Ini sapi kelas heavyweight.
Selain untuk pemerintah daerah, sebanyak 500 sapi lainnya dibagikan ke pondok pesantren, lembaga sosial, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.
Pemerintah juga memastikan seluruh sapi telah lolos pemeriksaan kesehatan dan sesuai syariat Islam: sehat, jantan, cukup umur, dan tidak cacat.
Di tengah pro dan kontra, perdebatan publik sebenarnya bukan semata soal halal atau haram. Tetapi soal sensitivitas penggunaan anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang masih membuat banyak warga harus menghitung ulang isi dompet sebelum ke pasar.
Namun MUI melihat kebijakan itu dari sisi berbeda. Menurut Niam, Iduladha justru menjadi momentum tepat agar negara hadir membantu masyarakat melalui distribusi pangan hasil kurban.
Dan di sinilah ironi khas negeri ini kembali muncul.
Ketika sebagian rakyat sibuk mencari diskon daging di pasar, negara malah sibuk mendistribusikan sapi satu ton.
Sementara netizen? Tetap setia menjalankan tugas paling sakral di republik ini: membahas semuanya di kolom komentar.***
