KOTA BEKASI – Polemik dugaan pelecehan verbal yang menyeret nama seorang oknum pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi terus menjadi sorotan tajam. Kali ini, tanggapan datang dari warga Bekasi, Ahmad Juaini (AJ), yang menilai persoalan tersebut sangat memalukan dan berpotensi mencoreng citra Pemerintah Kota Bekasi.
Menurut AJ, Satpol PP merupakan institusi penegak Peraturan Daerah (Perda) yang seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung etika, disiplin, dan profesionalisme aparatur.
“Ini sangat memalukan. Satpol PP adalah penegak perda, sehingga setiap pejabat di dalamnya harus mampu menjadi teladan, bukan justru menjadi bagian dari polemik yang meresahkan masyarakat,” ujar AJ kepada Wawai News, Sabtu (20/6/2026).
Ia menegaskan, apabila benar terdapat dugaan pelanggaran etik maupun penyalahgunaan kewenangan, maka persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera ditindaklanjuti secara profesional.
AJ mengaku yakin Wali Kota Bekasi akan bersikap tegas dan adil dalam menyikapi persoalan yang kini menjadi perhatian publik tersebut.
“Saya percaya Bapak Wali Tri Adhianto Kota tidak akan menganakemaskan siapa pun. Jika ada yang terbukti bersalah, tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan yang berkembang, AJ menyatakan siap membuka posko pengaduan bagi pihak-pihak yang merasa menjadi korban maupun memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran di lingkungan Satpol PP Kota Bekasi.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar informasi yang selama ini hanya beredar dari mulut ke mulut dan media sosial dapat disampaikan melalui saluran yang lebih bertanggung jawab.
“Kami ingin membuka ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pengaduan. Tujuannya agar fakta-fakta yang ada bisa terungkap secara jelas dan tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat,” ujarnya.
AJ juga menyinggung adanya informasi mengenai pemberhentian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dikaitkan dengan polemik yang sedang berkembang.
Menurut dia, apabila terdapat kaitan dengan dugaan pelecehan atau adanya pihak yang merasa dirugikan, maka seluruh proses administrasi kepegawaian perlu dievaluasi dan ditinjau secara objektif.
“Kalau memang ada keputusan yang dianggap tidak sesuai prosedur, saya yakin Wali Kota Bekasi akan bersikap bijak dan melihat persoalan ini secara utuh,” katanya.
Ia menambahkan, Wali Kota Bekasi memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi dan memahami betul dinamika yang dihadapi para pegawai di lapangan.
“Beliau berangkat dari bawah, sehingga tahu bagaimana pahit, pedih dan beratnya perjuangan seorang pegawai,” ujar Mantan Ketua Organda Kota Bekasi ini.
Untuk diketahui jelasnya, saat polemik Satpol PP muncul, Wali Kota Bekasi masih cuti ibadah haji, tapi setelah aktif lagi, Juaini optimis Tri Adhianto akan mengambil tindakan tegas.
Singgung Jejak Lama Oknum Pejabat
Dalam keterangannya, AJ juga menyinggung informasi yang beredar mengenai rekam jejak oknum pejabat yang kini menjadi sorotan.
“Saya mendengar informasi bahwa yang bersangkutan pernah menjadi sorotan pada tahun 2019 dan sempat mendapat sanksi penurunan jabatan terkait persoalan perempuan. Namun tentu semua informasi itu harus diverifikasi dan tidak boleh menjadi dasar untuk menghakimi seseorang tanpa proses yang adil,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran sejumlah pemberitaan terdahulu, memang pernah muncul laporan kepada Inspektorat serta aksi damai dari sejumlah elemen masyarakat yang menyoroti dugaan pelanggaran disiplin ASN. Namun keterkaitan dengan polemik saat ini masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Polemik dugaan pelecehan di lingkungan Satpol PP Kota Bekasi kini menjadi ujian tersendiri bagi komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga integritas birokrasi dan kepercayaan publik.
Juaini menunggu langkah konkret pemerintah daerah, apakah persoalan ini akan diusut secara transparan dan profesional atau justru tenggelam dalam rutinitas birokrasi yang sering kali lebih cepat memadamkan isu daripada mengungkap fakta.
“kepercayaan publik tidak dibangun dari banyaknya slogan “pemerintahan bersih”, ujarnya mencontohkan salah satu slogan yang biasa terpampang di dinding kantor.
Menurutnya dibutuhkan sekarang adalah keberanian menegakkan keadilan ketika institusi sendiri sedang diuji.***
