KOTA BEKASI – Gelombang desakan agar Pemerintah Kota Bekasi segera mengambil langkah tegas terkait dugaan pelecehan yang menyeret nama seorang pejabat di lingkungan Satpol PP Kota Bekasi terus menguat.
Kali ini, sorotan datang dari Ketua Umum LINAP, Baskoro, yang mengaku telah melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada pimpinan Satpol PP Kota Bekasi sekaligus menyampaikan laporan kepada BKPSDM dengan tembusan kepada Wali Kota Bekasi dan Inspektorat Kota Bekasi.
Menurut Baskoro, surat tersebut dikirim sebagai bentuk kepedulian terhadap dugaan pelanggaran etik dan moral yang berpotensi mencoreng citra birokrasi daerah apabila tidak ditangani secara serius.
“LINAP telah secara resmi meminta klarifikasi terkait dugaan pelecehan yang disebut dialami sejumlah staf perempuan. Namun hingga saat ini kami belum menerima jawaban maupun penjelasan resmi,” ujar Baskoro kepada Wawai News, Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan, laporan yang disampaikan juga berisi permintaan agar BKPSDM, Inspektorat dan Pemerintah Kota Bekasi melakukan pendalaman terhadap informasi yang berkembang dengan memanggil pihak-pihak yang disebut dalam laporan guna memperoleh keterangan yang objektif dan berimbang.
Menurutnya, ketegasan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menghindari berkembangnya spekulasi liar yang justru dapat merugikan semua pihak.
“Kami meminta Pemkot Bekasi bertindak tegas. Jika ada dugaan korban, panggil dan mintai keterangan. Jika nantinya terbukti terjadi pelanggaran, maka harus ada sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Baskoro menilai, apabila dugaan tersebut benar terjadi, persoalan ini bukan sekadar menyangkut individu tertentu, melainkan menyentuh persoalan moralitas aparatur negara dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Terlebih lagi, dugaan tersebut muncul di lingkungan Satpol PP yang selama ini dikenal sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dan penjaga ketertiban umum.
“Publik tentu bertanya, bagaimana aturan bisa ditegakkan secara konsisten apabila ada dugaan pelanggaran serius yang justru muncul dari dalam institusi itu sendiri,” ujarnya.
Selain meminta investigasi menyeluruh, Baskoro juga menyoroti informasi mengenai adanya pergeseran staf hingga pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai yang dikaitkan dengan kasus yang tengah menjadi perbincangan tersebut.
Menurut dia, setiap kebijakan kepegawaian harus dilakukan secara transparan dan memiliki dasar yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Jika dilakukan ditengah ada sorotan dugaan pelecehan wajar spekulasi liar kian berkembang.
“Kalau memang ada pemecatan atau mutasi, harus dijelaskan dasar dan prosedurnya. Jangan sampai muncul asumsi bahwa ada pihak yang dirugikan tanpa mendapatkan kejelasan,” katanya.
Baskoro juga mendorong siapa pun yang merasa menjadi korban untuk berani membuka secara gamblang, baik menggunakan mekanisme hukum dan administratif yang tersedia apabila memiliki bukti atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyebut pihaknya bahkan berencana melaporkan persoalan tersebut kepada Kementerian PAN-RB agar mendapat perhatian lebih lanjut apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran yang dilakukan Wawai News, salah satu terduga korban dalam dugaan kasus tersebut menyatakan kesediaannya untuk memberikan keterangan apabila dipanggil oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Itko dan BKPSDM, bahkan Wali Kota Bekasi.
Meski demikian, seluruh informasi yang berkembang masih memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui proses investigasi resmi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur.
Baskoro secara tegas mengaku menanti langkah Pemerintah Kota Bekasi. Sebab dalam kasus yang menyangkut dugaan pelanggaran etik dan moral aparatur, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan keberanian membuka fakta secara terang-benderang.
“Jika benar tidak ada persoalan, hasil investigasi akan menjadi jawaban. Namun jika ditemukan pelanggaran, maka penegakan aturan harus berjalan tanpa memandang jabatan maupun kedudukan,”tandasnya.
Menurut dia, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tidak dibangun dari banyaknya slogan integritas yang dipasang di dinding kantor, melainkan dari keberanian menegakkan integritas itu sendiri ketika diuji oleh kenyataan.***
