KOTA BEKASI – Riuh rendah soal Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bekasi 2026 kembali memenuhi ruang publik. Di media sosial hingga grup percakapan, tudingan tentang “siswa titipan”, “jalur siluman”, bahkan dugaan intervensi politik kembali diembuskan. Namun, bagi Ahmad Juaini, warga Kota Bekasi, masyarakat seharusnya tidak mudah menelan mentah-mentah setiap narasi yang beredar tanpa bukti.
“Kalau memang ada pelanggaran, silakan dibuka datanya, dilaporkan, dan dibuktikan. Jangan setiap ada yang tidak sesuai harapan langsung diteriakkan titipan. Nanti kalau semua dibilang titipan, kasihan juga kata ‘titipan’, seolah-olah tidak punya kerjaan selain masuk sekolah,” ujarnya, Senin (13/7/2026).
Menurut Ahmad, pelaksanaan SPMB tahun ini berlangsung melalui sistem digital yang memungkinkan masyarakat melihat hasil seleksi dan daftar ulang secara terbuka. Karena itu, ia menilai tuduhan yang dilontarkan tanpa data justru berpotensi menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.
“Data itu keras kepala. Dia tidak bisa diajak bohong. Kalau ada yang menuduh terjadi kecurangan, ya tunjukkan datanya. Jangan hanya mengandalkan asumsi atau narasi yang akhirnya membuat masyarakat bingung,” katanya.
Ahmad juga mengapresiasi kebijakan Wali Kota Bekasi yang memberikan dispensasi kepada ASN untuk mengantarkan anak mereka pada hari pertama sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menghadirkan suasana pendidikan yang lebih humanis.
“Di hari pertama sekolah, yang harus viral itu senyum anak-anak yang semangat belajar, bukan lomba membuat teori konspirasi soal penerimaan siswa,” ucapnya dengan nada satir.
Ia mengingatkan bahwa persoalan klasik keterbatasan daya tampung SMP negeri memang masih menjadi tantangan di Kota Bekasi. Namun kondisi tersebut bukan berarti seluruh siswa kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
“Pemerintah sudah menyiapkan puluhan sekolah swasta gratis sebagai solusi. Wajib sekolah itu bukan berarti wajib masuk sekolah negeri. Yang wajib adalah memastikan anak tetap mendapatkan pendidikan,” tegasnya.
Ahmad menilai kerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi beserta seluruh panitia SPMB patut dihargai. Menurutnya, tidak ada sistem yang sempurna, tetapi bukan berarti setiap proses harus dicurigai sebagai praktik kecurangan.
“Kalau setiap kebijakan selalu dicari-cari celanya, kapan kita memberi ruang bagi orang untuk bekerja? Kritik itu perlu, tetapi jangan sampai berubah menjadi olahraga nasional bernama ‘asal tuduh’.”
Ia juga mengingatkan agar para politisi, aktivis, maupun tokoh masyarakat berhati-hati dalam membangun opini. Kritik yang berbasis fakta akan membantu pemerintah melakukan evaluasi, sedangkan tuduhan tanpa bukti hanya akan memperkeruh suasana.
“Kalau memang ada permainan, bongkar dengan bukti. Kalau tidak ada bukti, jangan menggiring opini seolah-olah semua yang diterima adalah hasil titipan. Itu tidak adil bagi ribuan siswa yang lolos karena usaha dan prestasi mereka.”paparnya.
Menurut Juaini, masyarakat juga perlu mengingat kondisi beberapa tahun lalu ketika persoalan PPDB di Kota Bekasi sempat memicu polemik besar. Dibandingkan masa itu, ia menilai pelaksanaan SPMB saat ini menunjukkan sejumlah perbaikan, baik dari sisi digitalisasi maupun penyediaan alternatif sekolah swasta gratis.
“Perbaikan tentu masih harus terus dilakukan. Tetapi jangan karena belum sempurna lalu semua dianggap gagal. Rumah yang sedang direnovasi memang masih berdebu, tapi bukan berarti rumahnya roboh.”ucapnya
Juaini mengajak seluruh warga Kota Bekasi menjaga iklim pendidikan yang sehat dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Yang kita butuhkan hari ini bukan pabrik prasangka, melainkan gudang solusi. Anak-anak sedang memulai tahun ajaran baru. Jangan biarkan mereka menjadi korban perang opini orang dewasa. Kalau ada kritik, sampaikan dengan data. Jangan jadikan ruang publik sebagai panggung fitnah yang akhirnya merugikan masa depan pendidikan Kota Bekasi.”***
