PRINGSEWU — Harga singkong di Lampung diklaim naik dari sekitar Rp700 menjadi Rp3.000 per kilogram setelah pemerintah menghentikan impor. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kebijakan tersebut diambil untuk melindungi petani, menyusul anjloknya harga komoditas yang menjadi sumber penghidupan masyarakat di sejumlah daerah Lampung.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Tani Nasional 2026 di Arena Gruput, kompleks Pemkab Pringsewu, Minggu (25/10/2026). Dalam kegiatan yang berlangsung pada 24–25 Oktober tersebut, Amran bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membahas harga komoditas, kesejahteraan petani, hingga pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai jual.
“Singkong itu keputusan mendadak. Kami diperintah siang, sore sudah kami putuskan tidak boleh ada impor singkong, sehingga harga singkong di sini mencapai Rp3.000 per kilo, dulu Rp700 per kilo,” kata Amran.
Menurut Amran, penghentian impor singkong dan etanol dilakukan setelah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Menteri Koordinator Bidang Pangan, berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan pemerintah pusat siap mendukung regulasi yang dibutuhkan untuk kepentingan petani.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut pertanian masih menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah. Menurutnya, hampir 60 persen masyarakat Lampung menggantungkan penghidupan pada tiga komoditas utama, yakni padi, jagung, dan singkong.
Mirza mengatakan kebijakan pupuk dengan harga terjangkau dan kenaikan harga jual hasil panen berdampak terhadap pendapatan petani. Ia juga menyebut meningkatnya daya beli di sejumlah kabupaten berbasis pertanian sebagai salah satu indikator perubahan ekonomi daerah.
“Pembelian mobil di kabupaten-kabupaten pertanian ini meningkat hampir 40 persen lebih, terutama mobil pertanian, light truck, truk, dan van,” ujar Mirza.
Ia menambahkan, penjualan semen ritel di kabupaten-kabupaten tersebut dilaporkan meningkat hampir 20 persen pada tahun ini. Menurutnya, berbagai indikator konsumsi itu turut mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung yang disebutnya menjadi tertinggi kedua di Pulau Sumatera.
Selain menjaga harga jual hasil panen, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong hilirisasi agar komoditas pertanian memiliki nilai tambah. Salah satu upaya yang dikembangkan di Pringsewu adalah mengolah singkong menjadi modified cassava flour (mocaf), yakni tepung berbahan dasar singkong.
Mirza mengatakan pengolahan tersebut mulai dilakukan masyarakat di desa-desa. Produk olahan itu direncanakan melakukan ekspor perdana ke Amerika Serikat pada bulan berikutnya, menurut keterangan gubernur.
“Kalau tahun kemarin kita baru jualan singkong mentah, tapi sekarang dari desa-desa sudah mengolah menjadi mocaf. Jadi turunan singkong dijadikan tepung oleh petani, oleh masyarakat-masyarakat di desa, dan ini diekspor,” katanya.
Hilirisasi tersebut diharapkan memperluas pasar hasil pertanian sekaligus menambah nilai ekonomi yang diterima masyarakat, tidak hanya dari penjualan singkong mentah.
Dalam kesempatan yang sama, Amran menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang bagi buruh tani atau buruh tandur untuk menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) langsung dari kementerian. Kebijakan tersebut mulai direalisasikan melalui penetapan bantuan traktor tangan bagi kelompok buruh tandur perempuan di Pringsewu.
Terkait pupuk bersubsidi, Amran mengatakan pemerintah terus mengawasi pasokan di daerah. Ia juga menyebut harga pupuk subsidi telah diturunkan sebesar 20 persen tanpa menambah beban APBN serta menegaskan penindakan terhadap pihak yang menyelewengkan hak petani.
Amran turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperjuangkan kepentingan petani, terutama terkait stabilitas harga komoditas dan ketersediaan sarana produksi pertanian.
Puncak Hari Tani Nasional 2026 di Pringsewu mengusung tema “Petani Berdaulat dan Sejahtera”. Acara turut dimeriahkan pesta rakyat petani, termasuk kontes domba ekstrem dan entok hias yang menarik perhatian masyarakat.
Peringatan tersebut menjadi ajang penyampaian kebijakan dan program pertanian, mulai dari upaya menjaga harga hasil panen hingga pengembangan produk olahan yang ditargetkan menembus pasar internasional.***
