BEKASI – Proses lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tentang Pembangunan Peralatan Cuaca Deteksi Windshear Terintegrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tuai protes.
Pembangunan peralatan cuaca deteksi windshear terintegrasi ini sejatinya merupakan upaya yang baik dari pemerintah dalam peningkatan keselamatan penerbangan, di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi proses lelang yang dilakukan tidak transparan hingga merugikan pihak kedua peserta lelang.
Hal itu terlihat saat kali pertamanya BMKG melakukan proses Aanwijzing lelang pada tanggal 8 Januari 2021, yang diikuti oleh 5 peserta.
Selama 60 menit kegiatan tersebut berlangsung, terdapat 35 pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta, diantaranya salah satu peserta meminta adanya perubahaan spesifikasi yang disyaratkan BMKG, dengan alasan efektifitas dan kemampuan teknis lain pada pembangunan peralatan cuaca dektesi windshear terintegrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Namun, permintaan itu ditolak lantaran syarat tersebut merupakan hasil perhitungan dan pertimbangan tim teknis BMKG.
Pada tanggal 15 Januari 2021, BMKG melaksanakan survey lokasi yang diikuti oleh salah satu peserta lelang saja. Pada berita acara survey, panitia lelang hanya melampirkan foto lokasi tanpa adanya informasi teknis dari survey tersebut.
Masih di waktu yang sama secara mendadak panitia menerbitkan dokumen adendum II yang merubah spesifikasi teknis peralatan tanpa kejelasan. Diantara perubahan pada dokumen tersebut adalah berubahnya spesifikasi jenis transmitter, lebar diameter antenna dan gain antenna.
Perubahan spesifikasi ini diduga meberikan keuntungan kepada salah satu peserta lelang.
Hingga hari ini tanggal 29 Januari 2021, proses lelang masih berlanjut dengan BMKG hanya meloloskan satu peserta lelang dari total 27 peserta yang mendaftar.
Hal ini diduga kuat adanya upaya transaksional yang menguntukan salah satu perusahaan dengan perubahan spesifikasi yang dimiliki.
Menurut Pengamat Lembaga Monitoring Hukum Anggaran Republik Indonesia (LMHARI), Ridwa masalah tersebut bukan kali pertamanya terjadi pada tiap proses lelang di lembaga Pemerintahan. Bahkan, sluk-beluk perubahan spesifikasi pada tender pun bisa berubah setiap saat.
“Saya pikir ini sudah menjadi permainan lama di lingungan BMKG ya, karena mereka kan lembaga yang tidak seperti lembaga lainnya yang kerap tersorot oleh media. Mereka hanya akan terlihat ke publik pada saat adanya bencana akibat perubahan iklim,”papar Ridwa kepada Media, di Bekasi Jumat (29/01/2021).
Dikatakan bahwa mereka sebenarnya bagian integral yang penting dalam pendeteksi cuaca, tapi kalau awal proses pengadaan peralatan ini sudah di korupsi, maka tidak mengherankan jika kualitas peralatan yang dibeli banyak yang rusak.
Ridwa menduga adanya konspirasi yang dilakukan petinggi di BMKG dengan salah satu perusahaan pengikut tender. Sebab, jika adanya perubahan spesifikasi yang dilakukan dalam syarat lelang, maka para peserta pun berhak menerima penjelasan alasannya.
“Kalau tidak diberikan alasan, ya bagaimana peserta bisa legowo (ikhlas) karena mereka yang mengikuti proses tender secara terbuka, fair, pastinya merasa dicurangi,” tandasnya.
Diakuinya bahwa kejadian seperti ini bukan kali pertamanya terjadi di lingkungan BMKG. Sebelumnya pada tahun 2018 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan 2 (dua) tersangka dalam kasus pengadaan sistem monitoring gempa bumi di lingkungan BMKG.
Ridwa mengungkap, lembaganya akan menyurati sejumlah pihak lembaga monitoring hukum seperi Polri, KPK dan Kejaksaan Agung, untuk lebih bersemangat memberantas upaya-upaya KKN di lembaga-lembaga pemerintah.
“Kita sama-sama tahu rekam jejak Kapolri yang baru dilantik Presiden RI Joko Widodo kemarin itu, Pak Jenderal Listyo Sigit ini terkenal garangnya untuk persoalan seperti ini, bahkan buronon negara yang sudah puluhan tahun saja bisa terungkap, apalagi yang baru seperti ini? hal mudah buat beliau,” cetusnya.
Sementara, saat di hubungi pihak BMKG menolak merespon terkait dugaan tersebut. (*)
