JAKARTA – Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dipastikan kembali menjadi panggung kemarahan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek dijadwalkan menggelar aksi besar-besaran usai Salat Jumat, Jumat (12/6/2026).
Mengusung isu utama “Turunkan BBM”, aksi ini bukan sekadar protes soal harga bahan bakar. Mahasiswa membawa sederet tuntutan yang mereka sebut sebagai cerminan keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, arah kebijakan pemerintah, hingga kualitas demokrasi yang dinilai semakin jauh dari harapan rakyat.
Dalam seruan aksinya, mahasiswa mempertanyakan berbagai kebijakan yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik dan daya beli yang melemah, pemerintah justru dinilai sibuk menggelontorkan anggaran untuk program-program yang dianggap belum menjadi prioritas utama.
“Rakyat diminta hidup hemat, sementara negara terlihat semakin royal membelanjakan APBN,” begitu nada kritik yang mengemuka menjelang aksi.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa
Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menilai uang rakyat harus digunakan secara lebih efektif dan difokuskan untuk menjawab persoalan mendasar yang sedang dihadapi masyarakat.
Kedua, pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Menurut mahasiswa, biaya hidup yang terus meningkat telah menjadi beban berat bagi masyarakat kelas menengah dan bawah.
Ketiga, mahasiswa mendesak penghentian sejumlah program yang dinilai tidak mendesak dan berpotensi membebani keuangan negara. Dua program yang menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Keempat, massa aksi menolak apa yang mereka sebut sebagai gejala militerisme di ranah sipil. Mereka meminta pemerintah menjaga batas yang tegas antara fungsi sipil dan militer demi menjaga prinsip demokrasi.
Kelima, pemerintah diminta berhenti menutup mata terhadap berbagai persoalan rakyat, mulai dari lapangan pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik hingga tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat.
Minta Maaf Dulu Sebelum Demo
Menariknya, sebelum turun ke jalan, BEM UI lebih dulu menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas potensi kemacetan yang akan terjadi.
Langkah ini menjadi ironi tersendiri. Mahasiswa meminta maaf karena menyebabkan macet beberapa jam, sementara mereka menilai rakyat sudah “terjebak macet” dalam persoalan ekonomi selama bertahun-tahun.
“Kami meminta maaf kepada masyarakat atas potensi kemacetan yang mungkin terjadi,” demikian pesan yang disampaikan BEM UI menjelang aksi.
Jakarta Siap-Siap Lumpuh
Bundaran HI yang menjadi titik utama aksi merupakan salah satu urat nadi lalu lintas Ibu Kota. Akibatnya, sejumlah ruas jalan strategis diperkirakan mengalami kepadatan signifikan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau masyarakat menghindari sejumlah lokasi seperti Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kebon Sirih, kawasan Balai Kota, Monas, Gambir hingga area sekitar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rawamangun.
Bagi warga Jakarta, hari ini mungkin berlaku rumus sederhana: jika tidak ingin terjebak macet, jangan mendekati titik demo. Jika terpaksa melintas, siapkan kesabaran ekstra dan doa yang panjang.
4.151 Aparat Dikerahkan
Polda Metro Jaya bersama TNI menyiapkan total 4.151 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi.
Rinciannya terdiri dari 3.651 personel Polri dan 500 personel TNI.
Polisi menyatakan kehadiran ribuan personel tersebut bertujuan menjaga keamanan, mengantisipasi kepadatan lalu lintas, mencegah gangguan terhadap fasilitas umum, hingga mengantisipasi potensi tindak kriminalitas di sekitar lokasi aksi.
Mahasiswa Kembali Jadi Alarm Negara
Di tengah berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang terus menjadi perbincangan publik, aksi ini menandai kembalinya gelombang demonstrasi mahasiswa sebagai alat kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah mahasiswa akan turun ke jalan, melainkan apakah suara mereka akan benar-benar didengar.
Sebab dalam sejarah Indonesia, mahasiswa sering menjadi alarm yang berbunyi ketika negara mulai kehilangan sensitivitas terhadap suara rakyat. Persoalannya, alarm hanya akan berguna jika ada yang mau bangun dan mendengarkannya.
