TANGGAMUS – Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanggamus, Lampung, ikut menyoroti terkait carut marutnya realisasi penggunaan dana desa di sejumlah Pekon wilayah setempat.
Bahkan Komisi I DPRD Tanggamus, telah menjadwalkan untuk turun langsung di wilayah Kecamatan Wonosobo, guna mempertanyakan realisasi dana desa di beberapa Pekon wilayah tersebut.
“Kami sudah banyak mendapat laporan, terutama dari rekan media yang terus menyajikan pemberitaan terkait realisasi dana desa yang dikelola oleh pekon. Kebanyakan persoalannya terjadi setelah adanya Pj Kakon,”ungkap Mukhtar, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanggamus saat ditemui di ruangannya Senin (15/2/21).
Dikatakan bahwa pihaknya sangat merespon atas laporan pihak media, dan segera turun ke Pekon-pekon, untuk mengecek kebenarannya dengana mengajak langsung pihak Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Tanggamus.
Mukhtar menegaskan turun ke pekon untuk mengkroscek terkait laporan pertanggung jawaban pekon-pekon dalam pengelolaan dana desa. Sehingga akan ketemu benang merahnya, meskipun telah di lakukan monitoring evaluasi. Karena sesuai laporan antara realisasi dan kenyataan berbeda.
“Ini yang harus di lihat, karena banyak laporan realisasi penggunaan DD di Pekon menuai protes karena tidak sesuai dengan laporan. Kita akan melakukan kunjungan kerja ke pekon-pekon, nanti akan kita cocokkan SPJ-nya dengan apa yang ditemukan dilapangan, akan kita cek satu persatu laporannya” Pungkasnya.
Diketahui carut marut realisasi dana desa hampir terjadi disetiap pekon wilayah Kabupaten Tanggamus, sampai sekarang belum ada upaya apapun baik dari aparatur pemerintah ataupun aparat penegak hukum. Contoh seperti di Pekon Penanggungan dan Wayliwok terkesan di lakukan pembiaran.
Investagasi di lapangan kebanyakan persoalan timbul dilakukan PJ kepala Pekon yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus guna mengisi kekosongan jabatan saat pelaksanakan Pilkakon serentak akhir 2020 lalu.
