WAWAINEWS – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyoroti soal kenaikan komoditas dasar seperti harga gas, BBM dan Listrik serentak. Ia menilai kebijakan tersebut “ugal-ugalan”.
Pemerintah harusnya sensitif terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
“Kok bisa Pemerintah menaikkan harga komoditas dasar yang diperlukan secara serentak, tanpa memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat,” kesal Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto kepada wartawan, baru baru ini.
Menurut dia, Pemerintah semestinya lebih berhati-hati mengambil keputusan menaikan harga gas, BBM dan listrik.
Karena, jangan sampai karena niat menghemat anggaran kompensasi malah menimbulkan gejolak sosial di kalangan masyarakat.
Fraksi PKS, menurut Mulyanto, menolak kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Karena itu, Fraksi PKS berupaya menggunakan hak konstitusionalnya agar Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga gas, listrik dan BBM di awal 2022.
“Masak kebijakan kenaikan tarif listrik PLN, kenaikan harga LPG non-subsidi, dan penghapusan premium, yang menyisakan BBM mahal bagi masyarakat, dilakukan secara serentak di 2022?” jelasnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai, kebijakan pemerintah benar-benar mencekik rakyat, khususnya mereka yang pendapatannya pas-pasan.
Sebab, kenaikan harga energi ini akan langsung menusuk jantung kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk usaha kecil dan menengah yang baru mulai bergeliat untuk bangkit.
Ia khawatir kebijakan ini akan mendorong inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat yang memang sudah lemah.
