BOGOR — Jawa Barat ditargetkan memiliki 30 Sekolah Rakyat melalui program Kementerian Sosial bagi siswa miskin ekstrem dan tinggal di pedalaman.
Sekolah Rakyat di Jabar akan dibangun secara bertahap. Selanjutnya, siswa dari keluarga miskin ekstrem akan belajar dan diasramakan secara gratis, karena biaya ditanggung Pemerintah Pusat.
“Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini,” ujar Dedi Mulyadi usai Rakor dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI, di kantor Pemda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).
Menurut Gubernur, 30 Sekolah Rakyat itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA. Lokasinya akan dibagi secara proporsional di kabupaten dan kota. Tiap sekolah memiliki kuota 300 – 500 siswa.
Sedangkan kurikulum, akan disamakan dengan ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Agar sinkron dengan daerah, kata Dedi, nanti bisa mengadopsi aturan lokal seperti masuk sekolah lebih pagi, yang saat ini sedang digodok Pemda Provinsi Jabar.
Aturan masuk sekolah lebih pagi bertujuan untuk mendisiplinkan siswa, dan mencegah budaya nongkrong usai jam belajar terutama oleh anak – anak SMA yang berpotensi mengarah pada kenakalan remaja seperti tawuran, dan kebut – kebutan.
Sekolah lebih pagi juga bisa memunculkan budaya baru yaitu tidur lebih awal bangun lebih pagi.
“Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam,” katanya.
Rakor dan diseminasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat.
Gus Ipul sapaan Saifullah Yusuf mengungkapkan, saat ini Kementerian sedang gencar sosialisasi dengan bupati dan wali kota. Ia meminta kepada para kepala daerah yang memiliki aset dan tanah agar diusulkan menjadi Sekolah Rakyat.
“Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, insyaallah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini,” katanya.
Gus Ipul mengatakan, sasaran Sekolah Rakyat diutamakan yang berasal dari keluarga miskin dan berdomisili di dekat gedung sekolah. Indikator miskinnya akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Warga miskin yang desil satu di sekitar situ dulu,” sebutnya.
Sekolah ini jelas dia akan memiliki konsep asrama. Sehingga, bila anaknya masih SD, maka orang tuanya bisa menengoknya sewaktu-waktu.
“Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara,” ujar Gus Ipul.
Bekasi Siap Bangun Sekolah Rakyat
Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto juga menyambut baik program Kemensos untuk Jabar ini. Dia berharap menjadi solusi terbaik untuk anak anak yang putus sekolah yang akan diwajibkan program 12 tahun belajar.
“Kami kepala daerah di Jawa Barat akan membahas mengenai ini dan sesuai kriterianya, tinggal rapat kembali untuk menentukan titik lokasinya dan ajukan ke Provinsi Jawa Barat” Jelas Tri Adhianto.
Dengan adanya program ini, Tri mengaku program terbaik untuk masyarakat, karena menurutnya jika anak pengemis tidak perlu mengikuti jejak menjadi pengemis lagi.
“ia bisa bersekolah dengan berbagai kurikulum yang disadurkan di sekolah rakyat sehingga kata Gubernur Jawa Barat betul untuk memutus transmisi kemiskinannya,”ujarnya.***
