Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WawaiNEWS.ID – Bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh gedung pencakar langit, jalan tol, atau angka pertumbuhan ekonomi. Bangsa yang besar dibangun oleh kesetiaan terhadap ideologi dan komitmen pada tujuan nasionalnya. Dalam konteks Indonesia, dua hal itu bernama Pancasila dan amanat Alinea IV Pembukaan UUD 1945.
Keduanya bukan sekadar teks hafalan upacara atau jargon seremonial. Ia adalah fondasi utama yang menentukan apakah Indonesia melangkah menuju kemajuan atau justru tersesat dalam konflik, korupsi, dan kepentingan sesaat.
Pancasila adalah jiwa bangsa. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan panduan moral sekaligus arah kebijakan negara. Sayangnya, dalam praktik, Pancasila kerap diperlakukan sebatas simbol: dibacakan saat acara resmi, dipasang di kantor-kantor, tetapi sering absen dalam perilaku kekuasaan.
Padahal, kesetiaan kepada Pancasila seharusnya tercermin dalam keputusan politik yang jujur, birokrasi yang melayani, hukum yang adil, dan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Jika nilai-nilai itu tidak hadir, maka yang tersisa hanyalah slogan tanpa nyawa.
Tujuan Nasional Harus Jadi Kompas Pembangunan
Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menegaskan empat tujuan utama negara:
- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Rumusan ini adalah kompas bangsa. Seluruh kebijakan negara, dari pusat hingga daerah, seharusnya mengarah ke empat sasaran tersebut. Jika tidak, maka pembangunan kehilangan orientasi dan mudah dikuasai kepentingan jangka pendek.
Kemajuan Tidak Cukup Diukur dari Ekonomi
Sering kali keberhasilan negara diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi. Padahal, pertumbuhan tanpa pemerataan hanya memperlebar jurang sosial.
Konsep Human Development Index (HDI) dari UNDP menekankan bahwa kemajuan sejati diukur dari tiga hal: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Sementara pendekatan Institutional Economics menegaskan bahwa kualitas institusi hukum, birokrasi, tata kelola menentukan keberhasilan jangka panjang.
Artinya, negara bisa kaya secara statistik tetapi miskin secara keadilan.
Bagaimana Mengukur Tujuan Nasional?
Tujuan nasional bukan konsep abstrak. Ia bisa diukur secara nyata:
1. Perlindungan Bangsa
Ditandai oleh keamanan nasional, rendahnya konflik sosial, penegakan hukum efektif, dan terjaganya kedaulatan wilayah.
2. Kesejahteraan Umum
Terlihat dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran, rasio Gini, akses kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3. Kecerdasan Bangsa
Diukur melalui kualitas pendidikan, hasil PISA, budaya literasi, riset, inovasi, dan daya saing SDM.
4. Peran Dunia Internasional
Tampak dari diplomasi aktif, kontribusi pasukan perdamaian, posisi strategis di forum global, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Tantangan Indonesia Hari Ini
Indonesia patut bersyukur mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tantangan mendasar masih nyata:
- Korupsi yang merusak kepercayaan publik.
- Ketimpangan sosial yang belum tuntas.
- Kualitas pendidikan yang masih tertinggal dari banyak negara.
- Polarisasi politik yang kerap menggerus persatuan.
- Birokrasi lamban dan pelayanan publik yang belum merata.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih relatif rendah menunjukkan nilai kejujuran dan keadilan belum sepenuhnya hidup dalam sistem. Ini alarm serius bahwa ideologi belum sepenuhnya membumi.
Belajar dari Negara Lain
Sejarah dunia menunjukkan bahwa negara tanpa konsensus nasional mudah runtuh. Libya dan Somalia menjadi contoh bagaimana konflik berkepanjangan melumpuhkan pembangunan.
Sebaliknya, Singapura dan Korea Selatan membuktikan bahwa disiplin nasional, tata kelola kuat, dan konsistensi arah pembangunan mampu mengubah negara kecil dan miskin menjadi maju.
Pelajaran utamanya jelas: bukan sumber daya alam yang paling menentukan, melainkan kualitas kepemimpinan, institusi, dan kesetiaan pada tujuan bangsa.
Bahaya Jika Ideologi Ditinggalkan
Ketika Pancasila hanya menjadi formalitas, maka ruang kosong itu akan diisi oleh:
- Politik identitas
- Oligarki ekonomi
- Korupsi sistemik
- Konflik sosial
- Kebijakan populis jangka pendek
Akibatnya, pembangunan berjalan tanpa arah dan rakyat menjadi korban. Negara sibuk bertengkar, sementara masa depan tertinggal.
Indonesia Harus Kembali ke Fondasi
Kesetiaan ideologis bukan romantisme masa lalu. Ia kebutuhan masa depan. Indonesia membutuhkan generasi pemimpin yang tidak sekadar cakap bicara, tetapi teguh memegang nilai dasar bangsa.
Pancasila harus hidup di ruang kelas, kantor pemerintahan, parlemen, pengadilan, pasar, dan media sosial. Tujuan nasional harus menjadi ukuran utama seluruh program negara.
Jika kesetiaan itu konsisten dijaga, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi bangsa maju, adil, dan berdaulat. Namun jika diabaikan, kita hanya akan menjadi negara besar yang sibuk berjalan di tempat.
Jakarta, ARS
Abdul Rohman Sukardi
Eksponen Aktivis 98 | Esais & Penulis Independen
Menulis isu sosial politik, hukum, kebijakan publik, dan peradaban.
