LAMPUNG TENGAH – Rencana pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar, dugaan korupsi di sejumlah organisasi perangkat daerah, hingga proyek pembangunan Islamic Center menjadi sasaran kritik puluhan massa yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (10/6/2026).
Massa yang berasal dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Lembaga Pemerhati Ekonomi Rakyat (Lesper), Lembaga Analisis Pemerhati Anggaran (Lapang), dan Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Lampung Tengah menuntut pemerintah daerah lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran.
Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, aksi berlangsung damai. Namun, berbagai kritik tajam tetap disampaikan dalam orasi yang menggema di halaman kantor bupati.
Ketua PGK Lampung Tengah, Hefki AR, menegaskan penolakan terhadap wacana pinjaman Rp100 miliar yang disebut akan diajukan pemerintah daerah kepada bank daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan beban keuangan bagi daerah di kemudian hari.
“Jangan hanya berpikir bagaimana meminjam, tetapi juga harus jelas bagaimana mengembalikannya. Jangan sampai akhirnya masyarakat yang menanggung dampaknya,” tegas Hefki di hadapan peserta aksi.
Selain menyoroti rencana utang daerah, massa juga mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi di Dinas Peternakan, Perkebunan dan Perikanan (Disnakbunak) serta di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Proyek pembangunan Islamic Center juga turut menjadi perhatian karena dinilai perlu pengawasan yang lebih ketat.
Sementara itu, Ketua Lesper, Bustamhadi, mengkritik kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum fokus menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
“Bupati jangan terlalu sibuk pencitraan. Banyak persoalan daerah yang membutuhkan perhatian serius,” ujarnya dalam orasi.
Aksi yang dimulai dari Sekretariat PWRI Lampung Tengah di Jalan Soekarno-Hatta, Gunungsugih, tersebut berlangsung sekitar dua jam. Setelah berorasi, perwakilan massa diterima berdialog dengan Asisten Bidang Administrasi, Kepala Bagian Hukum Pemkab Lampung Tengah, Kasat Intelkam Polres Lampung Tengah, serta Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gunungsugih.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh tuntutan massa diterima dan akan disampaikan kepada Bupati Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti. Dialog kemudian ditutup dengan penandatanganan fakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Lampung Tengah. ***
