JAKARTA – Setelah bertahun-tahun menjadi “penyelamat perut rakyat” saat harga daging, ayam, hingga ikan terus meroket, kini giliran tempe yang membutuhkan pertolongan.
Pemerintah akhirnya turun tangan dengan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram guna menahan laju kenaikan biaya produksi yang semakin membebani perajin tempe. Kebijakan ini diambil menyusul melonjaknya harga kedelai impor akibat gejolak pasar global, konflik geopolitik, hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Jika tidak segera diintervensi, bukan tidak mungkin tempe yang selama ini dikenal sebagai lauk rakyat berpotensi mengalami kenaikan harga atau bahkan kembali mengalami fenomena “tempe mengecil” yang kerap menjadi keluhan konsumen.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pembahasan bersama pemerintah dalam rapat koordinasi sektor pangan.
“Karena terganggu dengan harga yang sudah naik, jadi kita membantu para perajin tempe,” ujar Budi.
Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan subsidi terhadap sekitar 250.000 ton kedelai impor.
Langkah ini bertujuan menjaga agar biaya produksi tidak melonjak terlalu tinggi sehingga para perajin tetap mampu mempertahankan volume produksi dan harga jual kepada masyarakat.
Pemerintah menyadari tempe bukan sekadar makanan biasa. Bagi jutaan keluarga Indonesia, tempe merupakan sumber protein murah yang menjadi penopang kebutuhan gizi sehari-hari.
Karena itu, ketika harga kedelai naik, yang terancam bukan hanya keuntungan perajin, tetapi juga daya beli masyarakat.
Masalahnya, hampir seluruh kebutuhan kedelai nasional masih bergantung pada impor.
Artinya, ketika dolar menguat dan rupiah melemah, harga kedelai otomatis ikut melonjak.
Belum lagi situasi geopolitik dunia yang membuat rantai pasok pangan global terganggu. Akibatnya, harga kedelai internasional ikut terdorong naik dan efeknya langsung terasa hingga ke dapur-dapur perajin tempe di Indonesia.
Singkatnya, ketika perang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia, yang pusing bukan hanya diplomat dan investor, tetapi juga tukang tempe di sudut kampung.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan subsidi akan disalurkan melalui Perum Bulog sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga pangan nasional.
Pemerintah menilai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kedelai impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak pasar global.
Karena itu, subsidi dipilih sebagai solusi cepat agar lonjakan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha maupun konsumen.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap harga tempe tetap terjangkau dan produksi tetap berjalan normal meskipun tekanan global belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Di balik subsidi ini tersimpan satu ironi besar.
Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan lahan pertanian yang luas, namun untuk bahan baku tempe yang menjadi makanan favorit jutaan rakyat, negeri ini masih sangat bergantung pada impor.
Akibatnya, setiap kali dolar melonjak atau konflik dunia memanas, harga tempe di dalam negeri ikut bergetar.
Subsidi Rp2.000 per kilogram memang dapat menjadi obat penenang jangka pendek. Namun pertanyaan besarnya tetap sama: sampai kapan tempe Indonesia harus bergantung pada kedelai dari luar negeri?
Sebab selama akar persoalannya belum diselesaikan, setiap gejolak global akan selalu berpotensi membuat lauk rakyat ini kembali masuk ruang gawat darurat.***
