JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghadapi dua pekerjaan rumah besar sekaligus: meredam kegelisahan investor smelter nikel asal China dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga iklim investasi sektor hilirisasi nikel yang selama ini didominasi modal asing, khususnya dari China. Di sisi lain, pemerintah juga tengah mendorong transisi energi rumah tangga melalui program kompor listrik guna menekan impor LPG yang terus membebani devisa negara.
Bahlil mengakui komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan investor smelter nikel asal China terus berlangsung intensif.
Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya informasi mengenai surat dari Kedutaan Besar China yang ditujukan kepada Kementerian ESDM terkait sejumlah kebijakan pertambangan yang dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan investasi smelter di Indonesia.
Menurut Bahlil, pemerintah tidak tinggal diam.
Bahkan beberapa pekan sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, dirinya telah menerima delegasi pengusaha China yang berinvestasi di Indonesia untuk membahas berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Saya sudah sering bertemu dengan Kedubes China. Bahkan 3 sampai 4 minggu sebelum berangkat haji saya menerima delegasi pengusaha China. Kami berdiskusi dan sudah mencarikan beberapa solusi terhadap keluhan mereka,” ujar Bahlil di Kompleks DPR RI, Senin (15/6/2026).
Salah satu isu yang paling banyak disorot investor adalah kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), yang menjadi dasar penentuan volume produksi tambang.
Namun Bahlil menilai persoalan tersebut sebenarnya tidak terlalu rumit.
Menurutnya, pemerintah tidak mengurangi kapasitas produksi perusahaan. Jika suatu perusahaan membutuhkan tambahan pasokan bijih nikel, maka dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki alokasi RKAB lebih besar.
“Sebenarnya kalau RKAB apa persoalannya? Kapasitas produksi mereka sama yang kita kasih. Tinggal melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain yang mendapatkan RKAB lebih besar,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara pengendalian sumber daya mineral nasional dan kepastian pasokan bahan baku bagi industri smelter.
Keluhan investor China menjadi perhatian serius karena mereka merupakan salah satu pemain utama dalam industri hilirisasi nikel Indonesia.
Selama beberapa tahun terakhir, investasi smelter dari China menjadi motor utama pembangunan kawasan industri pengolahan nikel di Sulawesi dan Maluku.
Karena itu, kepastian regulasi menjadi faktor penting bagi keberlangsungan investasi yang nilainya mencapai miliaran dolar AS.
Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan tata kelola pertambangan berjalan lebih tertib agar cadangan mineral nasional tidak terkuras secara tidak terkendali.
Dengan kata lain, pemerintah sedang berupaya menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus: investor ingin bahan baku lancar, sementara negara ingin sumber daya alam tetap terjaga.
Selain urusan tambang, Bahlil juga menyoroti besarnya ketergantungan Indonesia terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Menurutnya, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor.
Akibatnya, devisa negara terus mengalir keluar dalam jumlah sangat besar setiap tahun.
“Dalam rangka mendorong bauran energi, kita tahu LPG itu 80 persen masih impor. Devisa yang keluar setiap tahun untuk LPG minimal Rp120 triliun. Dengan harga ICP saat ini bisa mencapai lebih dari Rp130 triliun. Subsidinya juga lebih dari Rp80 triliun,” ungkapnya.
Angka tersebut menunjukkan bahwa tabung gas yang setiap hari digunakan masyarakat ternyata menyimpan beban fiskal yang tidak kecil bagi negara.
Jika kondisi itu terus berlangsung, pemerintah menilai ketahanan energi nasional akan semakin rentan terhadap fluktuasi harga energi global.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah mulai mendorong penggunaan energi alternatif untuk rumah tangga, salah satunya melalui program kompor listrik.
Program tersebut telah masuk dalam pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2027 dengan alokasi dana mencapai Rp815,56 miliar.
Menurut Bahlil, kompor listrik dipilih sebagai salah satu instrumen diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.
“Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik. Saat ini ada beberapa model kompor listrik yang sedang kita siapkan untuk masyarakat dengan daya listrik di bawah 900 VA,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan berapa jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan.
Pembahasan teknis dan rincian anggaran masih akan dibahas bersama DPR RI dalam penyusunan APBN 2027.
Tidak hanya kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengalokasikan dana sebesar Rp635,24 miliar untuk program motor listrik.
Kedua program tersebut menjadi bagian dari strategi besar transisi energi nasional yang tengah didorong pemerintah.
Tujuannya tidak hanya mengurangi impor energi fosil, tetapi juga mempercepat penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Namun tantangan terbesar tetap berada pada penerimaan masyarakat.
Sebab bagi sebagian warga, perdebatan soal transisi energi sering kali berujung pada pertanyaan sederhana: apakah lebih hemat daripada LPG yang selama ini digunakan?
Menariknya, dua isu yang dibahas Bahlil hari ini sebenarnya memiliki benang merah yang sama.
Di sektor tambang, pemerintah berusaha memastikan nikel Indonesia mampu menjadi tulang punggung industri baterai dan kendaraan listrik dunia.
Sementara di sektor rumah tangga, pemerintah mendorong penggunaan listrik untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor.
Dengan kata lain, Indonesia sedang bergerak menuju ekonomi yang lebih berbasis listrik.
Namun di tengah proses tersebut, pemerintah tetap harus menghadapi dua tantangan klasik sekaligus: investor yang meminta kepastian usaha dan masyarakat yang menuntut energi murah.
Karena pada akhirnya, keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar terasa manfaatnya di dapur rumah tangga maupun dunia industri.***
