Scroll untuk baca artikel
Lampung

Demo Tolak Jokowi di Bandar Lampung Memanas, Massa Soroti Ekonomi, HAM hingga Polemik Ijazah

×

Demo Tolak Jokowi di Bandar Lampung Memanas, Massa Soroti Ekonomi, HAM hingga Polemik Ijazah

Sebarkan artikel ini
Ratusan massa aksi yang didominasi oleh ibu-ibu mengenakan gamis hitam nekat menggelar aksi demonstrasi besar di kawasan Bundaran Adipura, Sabtu (27/6/2026). - foto dok

LAMPUNG – Suasana pusat Kota Bandar Lampung memanas, Sabtu (27/6/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Adipura sebagai bentuk penolakan terhadap kunjungan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang tengah menjalani rangkaian agenda safari politik selama tiga hari di daerah berjuluk Sang Bumi Ruwa Jurai ini.

Mayoritas peserta aksi merupakan ibu-ibu yang mengenakan gamis hitam. Mereka datang menggunakan satu unit mobil komando dan tiga bus besar sambil membawa berbagai atribut serta menyampaikan orasi yang berisi kritik terhadap pemerintahan Jokowi selama dua periode, sekaligus menolak kehadirannya dalam agenda Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kota Bandar Lampung di Gedung Rimbawan.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Aksi yang semula dipusatkan di Bundaran Adipura itu disebut hanya sebagai titik konsolidasi. Massa bahkan mengancam melakukan long march menuju Gedung Rimbawan yang berjarak sekitar 700 meter dari lokasi aksi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

BACA JUGA :  Jokowi Persilahkan Semua Pihak Ajukan Uji Materi UU Ciptaker ke MK

“Orang yang kita tolak, Jokowi ada di Rimbawan, kita akan ke sana!” seru Koordinator Lapangan FSML, Gunawan Parikesit, dari atas mobil komando.

Seruan tersebut langsung disambut yel-yel penolakan dari para peserta aksi yang berulang kali meneriakkan, “Usir Jokowi! Usir! Usir!”

Dalam orasinya, Gunawan menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi. Menurutnya, berbagai kebijakan selama dua periode kepemimpinan dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Ia juga menyampaikan penilaian bahwa kondisi ekonomi masyarakat bawah masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari sikap politik yang disampaikan oleh massa aksi dalam demonstrasi tersebut.

Selain isu ekonomi, FSML juga menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Perwakilan FSML, Merry, mengatakan organisasinya menilai masih terdapat sejumlah peristiwa yang menurut mereka belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, di antaranya peristiwa KM 50 serta kerusuhan pasca-Pemilu 2019 di depan Kantor Bawaslu RI.

“Kami mencatat beberapa peristiwa yang hingga kini menurut kami belum memenuhi rasa keadilan hukum yang hakiki,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga kembali mengangkat polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI yang selama ini telah menjadi perdebatan di ruang publik.

FSML menyatakan agar persoalan tersebut diselesaikan melalui klarifikasi terbuka sehingga tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan Pak Jokowi tidak berkenan menunjukkan ijazahnya di depan publik. Seharusnya hal itu dapat menghentikan polemik yang terus berkembang,” kata Merry.

Selain itu, massa juga mempertanyakan agenda kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah di Lampung setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Menurut mereka, kegiatan tersebut memiliki muatan politik karena salah satu agenda yang dihadiri adalah Rakorda PSI Kota Bandar Lampung.

Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat di sejumlah titik menuju Gedung Rimbawan. Barikade personel disiagakan untuk mengantisipasi pergerakan massa menuju lokasi berlangsungnya Rakorda PSI.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar Bundaran Adipura dan Jalan Lintas Bandar Lampung masih dipenuhi massa aksi, sementara aparat terus melakukan pengamanan guna menjaga situasi tetap kondusif.

Aksi yang digelar FSML merupakan bentuk penolakan terhadap rangkaian safari politik Jokowi di Lampung selama tiga hari. Dalam demonstrasi tersebut, massa menyampaikan berbagai tuntutan yang mencakup kritik terhadap kondisi ekonomi nasional, penegakan hukum, isu HAM, hingga polemik ijazah Presiden ke-7 RI.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Joko Widodo maupun penyelenggara Rakorda PSI Kota Bandar Lampung terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi. Redaksi tetap membuka ruang bagi seluruh pihak untuk memberikan tanggapan sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang (cover both sides).***