LAMPUNG TIMUR – Polemik baliho penyambutan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di pintu masuk kawasan Taman Wisata Purbakala Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, akhirnya menemukan titik terang.
Setelah menuai protes dari tokoh adat dan zuriat Kebandaran Sekappung Limo Migo, baliho yang sebelumnya terpampang di pintu masuk kawasan situs Taman Purbakala tersebut akhirnya diturunkan.
Baliho itu bertuliskan:
“Selamat Datang Presiden RI ke-7 Bapak H. Joko Widodo di Pugung Raharjo Sekampung Udik Lampung Timur dalam Rangka Pelestarian Budaya Sekappung Limo Migo ke-2.”
Bagi masyarakat umum, tulisan itu mungkin sekadar ucapan selamat datang. Namun bagi masyarakat adat Lampung Sebatin, persoalannya jauh lebih dalam.
Yang dipersoalkan bukan kehadiran Presiden ke-7 RI, melainkan penggunaan nama Sekappung Limo Migo, sebuah kebandaran adat yang memiliki sejarah, struktur kepemimpinan, wilayah adat, dan garis keturunan yang masih dijaga hingga kini.
Polemik memuncak setelah Bandakh atau Kebandaran Sekappung Limo Migo, Yus Darmawansyah, memprotes baliho tersebut. Melalui pesan whatsApp yang beredar dan diterima Wawai News, selaku Bandakh Marga tidak menerima dan meminta agar diturunkan.
Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa persoalan telah menyentuh soal penghormatan terhadap legitimasi adat, bukan lagi sekadar persoalan desain baliho.
Namun, ketegangan tersebut akhirnya mereda setelah dilakukan pertemuan antara pihak Bela Budaya dan Bandakh Sekappung Limo Migo di Rumah Bela Budaya.
Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
“Terkait berita mempermasalahkan baliho, akhirnya dicari jalan tengah. Pihak Bela Budaya mengajak bertemu untuk meminta maaf dan mengklarifikasi terkait baliho yang terlanjur terpasang,” ujar Bandakh Yus kepada wartawan di areal taman Purbakala, Jumat sore (26/6).
Menurutnya, persoalan tersebut murni terjadi karena miskomunikasi.
“Kami mendukung kegiatan festival dan meluruskan apa yang menjadi persoalan. Ini hanya miss komunikasi,” katanya.
Pantauan di lokasi saat ini baliho bertuliskan selamat datang tersebut telah diturunkan usai Bandakh Sekappung Limo Migo bertemu dengan Mulyo ketua Bela Budaya Nusantara.
Festival dan Safari Politik Dipastikan Berbeda
Bandakh Sekappung Limo Migo juga dalam kesempatan itu menegaskan bahwa Festival Sekappung Limo Migo ke-2 tidak memiliki kaitan organisatoris dengan safari politik Presiden ke-7 RI di Lampung.
Menurutnya, kedua agenda itu hanya berlangsung dalam waktu yang berdekatan.
“Ini hanya kebetulan. Festival Sekappung Limo Migo dan safari politik Presiden ke-7 RI berlangsung bersamaan. Justru ini menjadi nilai tambah untuk mengenalkan budaya Lampung ke tingkat nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, Budayawan Lampung sekaligus zuriat Keratuan Darah Putih, Toni M. Zakaria bergelar Ratu Banjar Bumi Batin Ratu, mempertanyakan pencantuman foto tokoh tertentu dalam baliho yang membawa nama Sekappung Limo Migo.
“Bukan soal siapa yang datang atau siapa yang disambut. Yang dipertanyakan, apa urgensinya foto itu dipasang dalam baliho yang membawa nama Sekappung Limo Migo. Kenapa bukan Bandakh atau pemangku adat yang menjadi simbol kebandaran itu?” ujarnya.
Bagi masyarakat adat, kebandaran bukan sekadar nama yang bisa dicetak besar di baliho.
Ada sejarah.
Ada silsilah.
Ada pemangku adat.
Ada martabat yang diwariskan turun-temurun.
Karena itu, para tokoh adat mengingatkan agar budaya tidak hanya hadir ketika ada tamu besar datang, lalu dilupakan ketika tiba saatnya menjaga dan merawat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Sebab baliho bisa diturunkan.
Spanduk bisa diganti.
Agenda politik bisa berlalu.
Namun adat dan sejarah akan tetap berdiri, jauh lebih lama dari umur sebuah panggung dan seremonial.***
