JAKARTA – Pidato Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026), bukan sekadar seremoni infrastruktur. Di balik peresmian bendungan, Presiden justru “membendung” ego para pejabat negara dengan kalimat yang terdengar seperti sirene peringatan bagi birokrasi.
Tak tanggung-tanggung, sasaran tegurannya menyapu hampir seluruh aparatur negara. Mulai dari birokrat, prajurit TNI, anggota Polri, hingga jaksa, semuanya diminta berhenti merasa menjadi “penguasa” dan kembali mengingat siapa pemilik sebenarnya dari jabatan yang mereka sandang.
“Kalau lupa siapa yang menggaji, sesekali lihat saja seragam sendiri. Bintangnya bukan jatuh dari langit.”
Dengan nada tegas, Prabowo mengingatkan bahwa seluruh atribut kebesaran yang melekat pada aparatur negara sejatinya berasal dari uang rakyat.
“Saya minta introspeksi, terutama para birokrat kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu! Kejaksaan, Anda pakai bintang juga, kau! Kau juga milik rakyat!” tegas Presiden.
Pesan itu menjadi pengingat bahwa jabatan bukanlah mahkota untuk dipamerkan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam negara demokrasi, rakyat bukan tamu di negeri sendiri. Justru para pejabatlah yang bekerja atas mandat rakyat.
Di tengah berbagai capaian pemerintah, Prabowo mengaku bersyukur sejumlah program strategis mampu berjalan relatif cepat. Namun, ia mengakui perjalanan tersebut tidak mulus karena masih mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok yang selama ini menikmati praktik korupsi.
Menurut Presiden, ketika kebocoran anggaran mulai ditutup dan tata kelola diperbaiki, pihak yang paling tidak nyaman adalah mereka yang selama ini hidup dari “proyek gelap”.
“Kalau tikus mulai ribut, biasanya karena lumbungnya mulai dikunci.”
Prabowo mengatakan pemerintah tidak akan mundur menghadapi kelompok tersebut.
“Kita bersyukur prestasi-prestasi yang sudah kita hasilkan dalam waktu yang singkat, dengan perlawanan-perlawanan banyak dari kelompok-kelompok, terutama koruptor-koruptor itu.”
Presiden juga menegaskan penegakan hukum tidak boleh memilih-milih. Tidak boleh hanya tajam kepada rakyat kecil tetapi tumpul terhadap mereka yang memiliki jabatan, kekuasaan, atau kedekatan politik.
Prabowo bahkan melontarkan pernyataan yang mengundang perhatian publik saat membahas koruptor.
“Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Saya rasanya hadapi maling-maling koruptor itu. Tapi harus sesuai prosedur hukum. Kita akan tegakkan hukum. Dan hukum itu untuk semua. Bukan hanya untuk orang kuat saja.”
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tetap mengedepankan proses hukum, meskipun memiliki komitmen keras dalam pemberantasan korupsi.
Pidato Prabowo seolah menjadi tamparan bagi budaya feodal yang masih mengakar di sebagian birokrasi. Masih ada pejabat yang merasa kursi dinas adalah singgasana, mobil dinas dianggap kendaraan pribadi, dan pelayanan publik diperlakukan seperti pemberian belas kasihan.
Padahal logikanya sederhana. Kalau gaji berasal dari APBN dan APBD, sementara APBN dan APBD berasal dari pajak rakyat, maka pejabat sejatinya bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya.
Rakyat tidak sedang meminta dilayani dengan karpet merah. Mereka hanya ingin haknya dipenuhi tanpa dipersulit, tanpa pungli, tanpa birokrasi berliku, dan tanpa harus “kenal orang dalam”.
Sebab jabatan hanyalah titipan. Hari ini memakai bintang di pundak, besok bisa tinggal kenangan di album foto.
Kalau lupa asal-usulnya, mungkin memang sudah saatnya bercermin. Sebab seperti yang diingatkan Presiden, bintang itu dari rakyat, sepatu itu dari rakyat, bahkan topi pun dari rakyat. Jangan sampai yang masih merasa milik sendiri justru hanya kesombongannya.***
