BANDAR LAMPUNG – I Komang Koheri resmi menjabat Bupati Lampung Tengah definitif setelah dilantik Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Lantai III Gedung Balai Keratun, Bandar Lampung, Selasa (3/11/2026).
Usai pelantikan, Gubernur yang akrab disapa Mirza itu langsung menitipkan sejumlah pekerjaan penting kepada Komang. Mulai dari menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat koperasi desa, hingga memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3370 Tahun 2026.
Dalam arahannya, Mirza menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat harus menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Ia meminta Komang membangun koordinasi yang solid bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga program pembangunan berjalan dalam satu arah.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam kita mengemban amanah. Jaga dan kuatkan kepercayaan itu. Masyarakat hari ini, khususnya masyarakat Lampung Tengah, membutuhkan pemimpin yang kompak dengan seluruh jajaran pemerintah daerah dan bekerja dalam satu arah,” tegas Mirza.
Selain itu, Mirza mengingatkan pentingnya pembenahan birokrasi melalui penerapan sistem merit, netralitas, dan disiplin aparatur sipil negara (ASN) sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Ia juga meminta Komang menjaga integritas pemerintahan serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Menurut Mirza, kepala daerah tidak cukup hanya mengandalkan laporan dari balik meja. Bupati harus turun langsung menemui masyarakat hingga ke tingkat kampung untuk mengetahui persoalan dan kebutuhan warga.
“Turun ke lapangan. Dengarkan aspirasi masyarakat sampai ke tingkatan kampung. Dari sanalah akan lahir kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Lampung Tengah Diminta Pertahankan Lumbung Pangan
Sektor pertanian menjadi salah satu pekerjaan besar yang disoroti Mirza. Sebagai daerah penopang produksi pangan, Lampung Tengah diminta menjaga produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Mirza menyebut produksi padi Provinsi Lampung mencapai 3,25 juta ton pada 2025. Untuk mempertahankan capaian tersebut, pemerintah kabupaten diminta memperhatikan ketersediaan irigasi, pupuk, produktivitas lahan, serta penyerapan hasil panen dengan harga yang layak.
Namun, peningkatan produksi tidak boleh berhenti pada penjualan komoditas mentah. Mirza mendorong pengembangan industri pengolahan atau hilirisasi agar nilai tambah hasil pertanian dapat dinikmati masyarakat di daerah.
Petani padi, misalnya, diharapkan tidak hanya menjual gabah, tetapi juga memperoleh manfaat dari proses pengolahan menjadi beras. Begitu pula komoditas jagung yang berpotensi dikembangkan menjadi produk turunan, termasuk pakan ternak.
“Kita tanam padi, kita bisa hasilkan beras. Kita tanam jagung, kita bisa hasilkan pakan ayam. Kita ingin hilirisasi dan nilai tambah ini memberdayakan seluruh potensi masyarakat yang ada di desa-desa,” kata Mirza.
Menurutnya, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan perekonomian desa.
MBG Diminta Berdayakan Petani dan Pengusaha Lokal
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian gubernur. Mirza menyampaikan, sebanyak 1.007 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif di Provinsi Lampung dengan jumlah penerima manfaat mencapai 2,8 juta orang.
Ia meminta Pemkab Lampung Tengah memastikan pelaksanaan program berjalan baik sekaligus membuka ruang keterlibatan petani, peternak, koperasi, dan pelaku usaha lokal sebagai pemasok kebutuhan pangan SPPG.
Dengan demikian, kebutuhan bahan pangan program MBG diharapkan dapat dipenuhi dari produksi daerah. Selain mendukung kelancaran program, skema tersebut juga berpotensi menciptakan pasar bagi hasil pertanian dan peternakan masyarakat.
Koperasi Merah Putih Harus Punya Kegiatan Usaha
Mirza turut mengingatkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) tidak berhenti pada pembentukan badan hukum maupun pemasangan papan nama.
Ia menyebut lebih dari 2.600 koperasi telah terbentuk di Provinsi Lampung. Namun, keberadaan koperasi harus dibuktikan melalui kegiatan usaha yang produktif dan memberikan manfaat nyata.
Koperasi diharapkan berperan dalam memperbaiki distribusi kebutuhan pokok dan barang subsidi, menyerap hasil panen, serta memangkas rantai perdagangan yang selama ini membebani petani dan konsumen.
Mirza mengungkapkan, Pemprov Lampung telah menjalankan proyek percontohan koperasi untuk menyerap hasil panen, termasuk padi. Skema tersebut dinilai membantu memangkas biaya distribusi dan menekan biaya produksi beras.
“Kami sudah buat piloting kemarin bagaimana koperasi-koperasi ini menyerap hasil panen seperti padi dan lain-lain. Alhamdulillah, cukup membantu memotong ongkos dan akhirnya memperkecil biaya produksi beras kita,” ungkapnya.
Koperasi juga didorong menjadi mitra SPPG sekaligus membuka akses pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, Pemkab Lampung Tengah diminta mempersiapkan pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk berkualitas sesuai kebutuhan pasar.
CKG hingga Sekolah Rakyat Masuk Agenda Daerah
Di luar sektor pangan dan ekonomi desa, Mirza meminta Komang mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan sejak dini.
Program Sekolah Rakyat juga menjadi perhatian, terutama dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Seluruh program prioritas nasional tersebut diminta diselaraskan dengan program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk program Desa Ku Maju.
Mirza menegaskan, keberhasilan pembangunan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan, pemerintah provinsi memberikan dukungan, sedangkan pemerintah kabupaten memastikan pelaksanaan dan manfaat program sampai kepada masyarakat.
“Bupati, sinergikan semua itu dengan program Desa Ku Maju dari pemerintah provinsi. Program pemerintah pusat sinergikan dengan program pemerintah provinsi. Pusat memberi arah, pusat memberikan kebijakan besar, provinsi mendukung, kabupaten memastikan manfaatnya sampai ke rakyat,” pungkasnya.
