Scroll untuk baca artikel
LAMPUNG

KGB Geruduk PUPR Lampung Selatan, Desak Kadis dan PPK Dievaluasi, Inspektorat Disentil!

×

KGB Geruduk PUPR Lampung Selatan, Desak Kadis dan PPK Dievaluasi, Inspektorat Disentil!

Sebarkan artikel ini
Dinas PUPR Lamsel digeruduk Gabungan Ormas dan LSM meminta agar dievaluasi terkait pembangunan di daerah, Senin (2/11) - foto Wahid Toba

LAMPUNG SELATAN – Sepuluh organisasi masyarakat dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Bersatu (KGB) menggeruduk kantor Dinas PUPR Lampung Selatan, Senin (2/11/2026). Mereka menuntut transparansi anggaran, kualitas proyek infrastruktur, serta evaluasi kinerja Kepala Dinas PUPR dan Inspektorat.

Koordinator KGB, Zul Kanedi, mempertanyakan pengawasan Inspektorat terhadap pelaksanaan program pembangunan, khususnya proyek-proyek di bawah Dinas PUPR.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya memeriksa dokumen dan laporan administrasi. Pemeriksaan harus dilakukan langsung ke lokasi untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan volume kontrak.

BACA JUGA :  Kejari Tunggu Hasil Laporan Inspektorat Tanggamus Terkait Kasus Korupsi DD Pekon Banjar Masin

“Anggaran OPD bukan milik pribadi pejabat. Itu uang negara yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Zul.

Ketua CORAKINDO Lampung Selatan, Karya Nelson di dampingi sekertaris CORAKINDO Lamsel Yoc Sugiarto SE, meminta Bupati Lampung Selatan mengevaluasi Kepala Dinas PUPR Agnatius Syahrizal dan pejabat pembuat komitmen (PPK) apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan proyek.

BACA JUGA :  Heboh! Warga Seloretno Temukan 9 Paket Sabu Usai Penggerebekan Polda Lampung

Ia juga meminta Bupati tidak hanya menerima laporan dari jajaran birokrasi, tetapi menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Kadis Tak Hadir, Audiensi Diterima Sekretaris

Usai berorasi, perwakilan KGB diterima Sekretaris Dinas PUPR Lampung Selatan, Adolf Chepi Bahuga, S.T. Kepala Dinas PUPR Agnatius Syahrizal tidak hadir dalam audiensi tersebut.

Pihak dinas menjelaskan Agnatius sedang ke Jakarta untuk menyampaikan urusan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Selatan kepada pemerintah pusat.

BACA JUGA :  Tinjau RSUD Bob Bazar, Jokowi Terima Beragam Keluhan

Ketidakhadiran kepala dinas menjadi keberatan peserta aksi karena tuntutan yang disampaikan berkaitan langsung dengan kinerja dan pengawasan proyek di lingkungan PUPR.

Dalam audiensi tersebut, pihak dinas menjanjikan pertemuan lanjutan pada Kamis (5/11/2026). Kepala Dinas PUPR dijadwalkan mengecek proyek yang menjadi sorotan dan menindaklanjuti aspirasi KGB.

KGB meminta tuntutan tersebut tidak berhenti pada janji pertemuan, tetapi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan proyek dan evaluasi pejabat terkait.***