JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Migas) Perseroda Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024 terus bergulir. Meski potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp2 triliun, Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga kini belum menetapkan tersangka.
Teranyar, Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa seorang saksi berinisial MJ dari Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (10/11/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan pemeriksaan tersebut.
“Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu Sdr. MJ dari Pemerintah Kota Bekasi,” kata Anang dilansir dari keterangan resminya.
Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara. Penyidikan, menurutnya, tetap mengedepankan profesionalitas, independensi, akuntabilitas, serta asas praduga tidak bersalah.
Kasus ini berawal dari kerja sama antara PT Migas Perseroda Kota Bekasi dan PT Pertamina EP untuk mengelola sejumlah sumur minyak dan gas bumi di wilayah Kota Bekasi.
Dalam pelaksanaannya, kerja sama tersebut melibatkan sejumlah perusahaan asing dan perusahaan daerah. Namun, penyidik menemukan dugaan penyimpangan mekanisme kerja sama, termasuk persoalan pembentukan perusahaan dan perizinan yang dipersoalkan karena tidak melibatkan DPR maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dampak dugaan penyimpangan tersebut disebut tidak hanya membebani keuangan perusahaan daerah, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pihak Pertamina.
Kejagung mengungkap potensi kerugian negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp2 triliun.
Awalnya, kasus tersebut ditangani Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Namun, setelah mengalami kendala dalam proses penyidikan, penanganannya dilimpahkan kepada Jampidsus Kejagung pada Agustus 2026.
Di tengah penyidikan, Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) menyoroti sejumlah aspek tata kelola dan keputusan korporasi PT Migas Perseroda Kota Bekasi.
Ketua Umum LINAP, Baskoro, mengatakan pihaknya mengkaji rangkaian perjanjian kerja sama, putusan pengadilan, Akta Perdamaian (Van Dading), hingga pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penerbitan Akta Van Dading antara PT Migas dan Foster Oil & Energy Pte. Ltd. pada 6 April 2022, setelah PT Migas memenangkan perkara di tingkat kasasi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 985 K/Pdt/2022.
Menurut Baskoro, penyidik perlu mendalami dasar kewenangan penerbitan akta perdamaian tersebut, pihak yang memberikan persetujuan, hak ekonomi yang dilepaskan, serta dampaknya terhadap keuangan daerah.
“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya perdamaian antara dua perusahaan. Yang harus dibuka adalah apa dasar kewenangannya, siapa yang menyetujui, hak apa yang dilepaskan, dan berapa nilai ekonomi daerah yang terdampak,” demikian pernyataan LINAP dalam rilis resmi yang diterima Wawai News, Selasa (11/11/2026).
Baskoro juga mempertanyakan belum adanya penetapan tersangka meskipun penyidikan telah melalui sejumlah tahapan, termasuk penggeledahan dan pemanggilan para pihak.
Ia meminta Jampidsus Kejagung segera memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang nilai potensi kerugiannya mencapai Rp2 triliun tersebut.
“Warga sudah bosan dipertontonkan drama seolah tak berujung, hanya membuat heboh dan terkesan menggantung nasib pihak-pihak saja,” tegas Baskoro.
LINAP mendesak penyidik menuntaskan pendalaman perkara dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti.
Hingga Selasa (10/11/2026), Kejagung masih melakukan pemeriksaan saksi dan belum mengumumkan penetapan tersangka.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut pengelolaan aset dan potensi pendapatan daerah melalui BUMD. Dengan potensi kerugian negara mencapai Rp2 triliun, publik kini menunggu hasil penyidikan, bukan sekadar bertambahnya daftar saksi yang diperiksa.
