LINGGA – Agenda monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kabupaten Lingga mendadak diwarnai kericuhan. Sejumlah orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Lingga menyeruduk masuk ke ruang rapat, berteriak meminta perhatian tim KPK sambil membawa poster kecil bertuliskan, “KPK, dengarkan aspirasi kami!”
Insiden yang terjadi saat Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI), Selasa (10/11/2026), di Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga itu memunculkan polemik. Bukan hanya soal cara penyampaian aspirasi, tetapi juga muncul dugaan adanya pihak yang mengarahkan aksi tersebut dari balik layar.
Kericuhan itu kemudian berkembang menjadi pemberitaan yang menyebut dua pejabat Pemkab Lingga berupaya menghalangi kelompok tersebut masuk ke ruang rapat. Salah satu nama yang ikut terseret adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lingga, Safaruddin.
Namun, Safaruddin membantah keras tudingan tersebut. Pria yang akrab disapa BS itu bahkan menyebut pemberitaan yang menyeret namanya sebagai fitnah dan pembingkaian fakta yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.
“Ini telah terjadi fitnah yang luar biasa. Ditulis di berita lalu di-framing bahwa kehadiran dua orang mengatasnamakan Aliansi Pemuda di acara rapat dan menggeruduk masuk, katanya sempat ditahan dua pejabat, salah satunya saya. Ini fitnah,” ungkap Safaruddin, Kamis (12/11/2026).
BS menegaskan dirinya tidak pernah menghadang ataupun menolak kedatangan kelompok tersebut. Ia bahkan mempersilakan pihak yang meragukan keterangannya untuk memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian.
“Mana ada saya mencoba menolak kedatangan mereka. Silakan cek CCTV. Tetapi tentunya ada etika. Ini masih acara resmi. Kalau tujuannya memberikan laporan, ada mekanismenya. Jangan sampai membuat keributan dalam acara resmi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, ketika kelompok tersebut masuk ke ruang rapat, dirinya justru berada di lantai bawah. Karena itu, ia mempertanyakan dasar pemberitaan yang menyebut dirinya ikut menghadang atau menahan para peserta aksi.
“Saya sendiri saat kejadian, ketika mereka masuk ke acara, berada di bawah. Bukan di atas. Jadi ini fitnah kalau saya disebut menahan atau menolak mereka,” katanya.
Tak hanya membantah tudingan penghadangan, Safaruddin juga mengungkapkan adanya seorang pejabat yang hampir menjadi sasaran pemukulan ketika berusaha melerai aksi masuknya ke ruang rapat.
Polemik semakin menarik ketika Safaruddin menyinggung informasi yang diterimanya mengenai keberadaan kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Lingga di hotel yang sama dengan tim monitoring KPK RI.
Ia mempertanyakan mengapa dokumen dugaan korupsi yang diklaim hendak diserahkan kepada KPK tidak diberikan ketika berada di hotel atau menunggu kegiatan selesai.
“Jika itu benar, pertanyaannya, kenapa mereka tidak memberikan laporannya saat di hotel, toh mereka menginap di hotel yang sama, atau setelah acara selesai dengan menunggu di luar? Ini kan mencari sensasi. Tetapi mereka lupa, ada aturan jika ada yang membuat onar dalam rapat pemerintah, ada konsekuensi hukumnya,” ujar Safaruddin.
Menurutnya, menyampaikan laporan dugaan korupsi kepada KPK merupakan hak masyarakat. Namun, hak tersebut semestinya dijalankan melalui mekanisme yang tepat tanpa mengganggu agenda resmi pemerintahan.
Persoalannya, ketika sebuah forum koordinasi terbatas tiba-tiba diserbu dengan teriakan dan poster, perhatian publik akhirnya tidak hanya tertuju pada dokumen dugaan korupsi yang dibawa, tetapi juga pada cara aksi tersebut dilakukan.
Di tengah polemik tersebut, awak media memperoleh informasi dari sumber lain yang mencurigai kedatangan kelompok Aliansi Pemuda Lingga tidak sepenuhnya berlangsung spontan.
Sumber tersebut menduga ada oknum anggota DPRD Kabupaten Lingga yang memberikan informasi atau menyebarkan undangan kegiatan kepada pihak tertentu sehingga kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Lingga mengetahui dan mendatangi lokasi rapat.
Kecurigaan itu mengarah kepada seorang anggota DPRD berinisial SY. Sumber menyebut SY berada di dalam ruangan dan mendokumentasikan momen ketika kelompok tersebut masuk ke ruang rapat yang sedang berlangsung.
“Saya curiga mereka dikendalikan oknum anggota DPRD Lingga. Pasalnya, yang menyiapkan foto saat Aliansi Pemuda masuk ke ruangan kegiatan monitoring, oknum berinisial SY itu mendokumentasikan di dalam ruangan dan menyebarkan fotonya,” ungkap sumber tersebut.
Dugaan ini tentu perlu ditelusuri lebih jauh. Apakah keberadaan SY sebatas mendokumentasikan kejadian atau ada peran lain dalam mengarahkan kedatangan kelompok tersebut? Apakah informasi kegiatan memang sengaja disebarkan kepada pihak di luar undangan resmi?
Dua video dokumentasi yang diperoleh awak media turut memperlihatkan suasana di dalam ruangan ketika insiden berlangsung. Rekaman tersebut menjadi bahan visual untuk melihat kronologi dan dinamika yang terjadi, meskipun belum cukup untuk membuktikan dugaan adanya pengendali aksi.
Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga. Agendanya adalah pendalaman perbaikan tata kelola pemerintahan pada dimensi internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan program koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2026 bersama KPK RI.
Kegiatan itu diikuti peserta undangan terbatas, terutama kepala badan dan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Forum tersebut memang diperuntukkan bagi koordinasi dan pendalaman tata kelola pemerintahan, bukan kegiatan terbuka untuk umum.
Pada Kamis (12/11/2026), agenda koordinasi serupa juga dilaksanakan di Kabupaten Bintan.***
