JAKARTA – Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru setelah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, mengajukan permohonan sebagai justice collaborator (JC) kepada Kejaksaan Agung.
Permohonan tersebut diajukan melalui tim kuasa hukumnya pada Senin (8/6/2026). Langkah itu dinilai penting karena berpotensi membuka informasi baru terkait pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara yang saat ini tengah ditangani aparat penegak hukum.
Kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengatakan pengajuan sebagai justice collaborator dilakukan untuk membantu penegak hukum mengungkap perkara secara lebih luas dan komprehensif.
Seiring berkembangnya kasus tersebut, sejumlah nama yang sempat dikaitkan dengan Sony Sonjaya mulai memberikan klarifikasi dan membantah memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Salah satu yang memberikan penegasan adalah Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
Fitroh membantah mengenal Sony Sonjaya secara pribadi maupun memiliki komunikasi terkait pengelolaan dapur MBG.
“Saya tidak kenal secara personal dengan Sony,” kata Fitroh dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Ia juga menegaskan tidak pernah meminta, membeli, ataupun memiliki titik dapur MBG sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, yang menyatakan bahwa Fitroh tidak mengenal Sony Sonjaya.
Menurut Budi, yayasan yang sempat dikaitkan dengan isu MBG telah berdiri jauh sebelum program Makan Bergizi Gratis dijalankan pemerintah.
Klarifikasi serupa juga datang dari Partai Demokrat.
Melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, partai tersebut menegaskan bahwa Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak memiliki hubungan dengan Sony Sonjaya.
“Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya,” kata Herzaky.
Menurutnya, AHY juga tidak pernah bertemu, berkomunikasi, maupun meminta bantuan kepada Sony Sonjaya terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun kepentingan lainnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, turut memberikan klarifikasi terkait isu yang mengaitkan dirinya dengan pengelolaan dapur MBG.
Dudung menegaskan dirinya tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi maupun dapur umum program MBG seperti yang beredar dalam sejumlah informasi.
“Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti,” ujarnya.
Dudung menjelaskan, dirinya hanya pernah membantu mempertemukan sejumlah pengurus pesantren dengan Kepala BGN saat itu, Dadan Hindayana, karena adanya keinginan pesantren untuk menjadi penerima manfaat program MBG.
Namun setelah proses pertemuan tersebut, Dudung mengaku tidak lagi mengikuti perkembangan lebih lanjut terkait pembangunan maupun operasional dapur MBG.
Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi perhatian publik mengingat program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Pengajuan status justice collaborator oleh Sony Sonjaya kini menjadi salah satu perkembangan yang paling dinantikan. Pasalnya, langkah tersebut berpotensi membuka fakta-fakta baru yang dapat membantu aparat penegak hukum mengungkap konstruksi perkara secara lebih menyeluruh.
Hingga saat ini proses penyidikan masih terus berjalan. Sementara sejumlah pihak yang namanya sempat dikaitkan dengan kasus tersebut memilih memberikan klarifikasi dan menegaskan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dengan tersangka Sony Sonjaya.
Publik kini menunggu hasil penyidikan Kejaksaan Agung untuk mengetahui sejauh mana perkara dugaan korupsi tata kelola MBG tersebut berkembang dan apakah akan muncul fakta-fakta baru dalam proses penegakan hukumnya. ***
