Scroll untuk baca artikel
Opini

Anggaran Riset Indonesia: Negeri Besar dengan Dana Inovasi “Recehan”

×

Anggaran Riset Indonesia: Negeri Besar dengan Dana Inovasi “Recehan”

Sebarkan artikel ini
Tim Dosen Itera yang tergabung dalam Pusat Riset dan Inovasi Wisata Geopark Global dan Wisata Langit (WG2WL) melakukan pengamatan pada tahun 2022
Tim Dosen Itera yang tergabung dalam Pusat Riset dan Inovasi Wisata Geopark Global dan Wisata Langit (WG2WL) melakukan pengamatan pada tahun 2022

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi

WawaiNEWS.ID – Kemajuan negara modern tidak lagi ditentukan semata oleh luas wilayah, kekayaan tambang, atau jumlah penduduk. Penentu utama abad ini adalah penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. Negara yang menguasai inovasi akan mengendalikan industri, ekonomi, bahkan geopolitik global.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Ekonom pemenang Nobel, Paul Romer, melalui teori endogenous growth, menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang lahir dari inovasi, pengetahuan, dan teknologi yang terus dikembangkan secara sistematis. Artinya, negara tidak cukup hanya kaya sumber daya alam. Yang menentukan masa depan adalah kemampuan mengubah pengetahuan menjadi kekuatan ekonomi.

Karena itu, hampir semua negara maju menjadikan riset sebagai “mesin negara”, bukan sekadar pelengkap pidato kenegaraan.

Lihat bagaimana South Korea mengalokasikan lebih dari 4 persen PDB untuk riset dan pengembangan (research and development/R&D). China sekitar 2,5 persen. Sementara United States berada di kisaran 3,5 persen. Hasilnya nyata: mereka memimpin industri semikonduktor, kecerdasan buatan, baterai kendaraan listrik, teknologi militer, hingga ekonomi digital global.

Sebaliknya, Indonesia masih berkutat pada ironi klasik: mimpi menjadi negara maju dengan anggaran riset yang bahkan kalah dari biaya promosi banyak negara.

Belanja riset Indonesia masih berada di kisaran 0,28 persen PDB. Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional beberapa tahun terakhir hanya sekitar Rp5–7 triliun per tahun. Setelah efisiensi anggaran 2025, nilainya efektif menyusut mendekati Rp3–4 triliun.

BACA JUGA :  Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Lebih Transaparan

Angka itu terlalu kecil untuk negara berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa yang bercita-cita menjadi kekuatan industri dunia. Bahkan jika dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia—mulai dari pangan, energi, kesehatan, pertahanan, hingga transformasi digital—anggaran tersebut terlihat seperti “uang receh negara besar”.

Ironinya, di saat negara lain berlomba membangun pusat AI, laboratorium chip, dan teknologi kuantum, Indonesia masih sering sibuk memperdebatkan birokrasi riset, nomenklatur lembaga, dan seminar demi seminar yang kadang lebih ramai konsumsi dibanding hasil inovasinya.

Padahal, riset bukan sekadar urusan akademik. Riset adalah investasi strategis jangka panjang. Negara yang malas berinvestasi di ilmu pengetahuan akan selamanya menjadi pasar, bukan pemain utama.

Idealnya, Indonesia memang perlu mengalokasikan minimal 1 persen PDB untuk riset, atau sekitar Rp250–300 triliun per tahun. Namun kondisi fiskal saat ini tentu belum memungkinkan. Karena itu, pendekatan realistis jauh lebih penting dibanding sekadar angka ambisius di atas kertas.

Yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan hanya anggaran besar, tetapi keberanian menentukan prioritas nasional.

Jika pemerintah mampu menambah anggaran riset sekitar Rp20 triliun per tahun secara konsisten dan terarah, Indonesia sebenarnya sudah bisa membangun fondasi teknologi nasional yang kuat. Masalah terbesar kita sering kali bukan kekurangan potensi, melainkan terlalu banyak sektor berjalan tanpa fokus.

BACA JUGA :  Nusantara Baru Indonesia Maju, Pj Bupati Tanggamus Jadi Inspektur Upacara HUT RI ke 79

Prioritas pertama harus jatuh pada kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan infrastruktur digital nasional. AI diperkirakan menjadi mesin ekonomi global dua dekade ke depan. Negara yang tertinggal di sektor ini berisiko hanya menjadi pengguna teknologi asing selamanya.

Indonesia membutuhkan AI berbahasa Indonesia, pusat komputasi nasional, serta penguatan keamanan siber. Jangan sampai data rakyat hanya menjadi “bahan bakar gratis” bagi perusahaan teknologi asing sementara kita sendiri sekadar menjadi konsumen aplikasi.

Prioritas kedua adalah teknologi energi dan baterai. Indonesia memiliki sekitar 40 persen cadangan nikel dunia. Namun selama ini kita masih terlalu dominan mengekspor bahan mentah. Ini paradoks lama ekonomi Indonesia: kaya sumber daya, miskin nilai tambah.

Riset harus diarahkan pada teknologi baterai, penyimpanan energi, material maju, dan hilirisasi industri agar keuntungan ekonomi tidak terus mengalir keluar negeri. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi “penambang dunia”, bukan pemilik teknologi dunia.

Ketiga, pangan dan bioteknologi tropis. Krisis iklim, cuaca ekstrem, dan ancaman krisis pangan global bukan lagi isu masa depan, tetapi kenyataan hari ini. Negara tropis seperti Indonesia justru memiliki peluang besar menjadi pusat inovasi pertanian tropis dunia.

Riset benih unggul, pertanian presisi, irigasi cerdas, hingga bioteknologi pangan harus menjadi prioritas strategis. Jangan sampai negeri agraris justru semakin tergantung impor pangan.

Keempat, teknologi kesehatan dan alat kesehatan nasional. Pandemi Covid-19 memberi pelajaran mahal bahwa ketergantungan impor alat kesehatan dapat menjadi ancaman serius. Indonesia membutuhkan kemandirian farmasi, vaksin, hingga alat kesehatan berbasis teknologi lokal.

BACA JUGA :  Ketum KNPI: Pemuda Penentu Keberhasilan Agenda Indonesia Maju

Kelima, teknologi maritim dan dirgantara terpilih seperti drone, satelit kecil, serta logistik kepulauan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia seharusnya unggul di sektor ini. Namun selama ini potensi geografis sering hanya menjadi slogan pidato tanpa transformasi teknologi yang serius.

Lebih jauh lagi, budaya riset nasional juga perlu dibenahi. Selama ini, banyak riset berhenti di jurnal, seminar, dan rak perpustakaan. Ukuran keberhasilan riset tidak boleh lagi hanya jumlah publikasi atau sertifikat konferensi.

Ukuran utamanya harus konkret:
apakah teknologinya dipakai,
apakah industrinya tumbuh,
apakah impor berkurang,
dan apakah produktivitas nasional meningkat.

Karena pada akhirnya, riset bukan hanya soal ilmu pengetahuan. Riset adalah soal keberanian menentukan masa depan bangsa.

Negara yang tidak serius membangun riset akan terus membeli teknologi dari luar, menjadi pasar permanen, dan bergantung pada inovasi bangsa lain. Sedangkan negara yang berani berinvestasi pada ilmu pengetahuan akan membangun kedaulatan ekonomi, industri, bahkan peradaban.

Indonesia punya sumber daya alam. Punya bonus demografi. Punya pasar besar. Tetapi tanpa keberanian membangun riset secara serius, semua itu hanya akan menjadi potensi yang terus dipuji, tanpa pernah benar-benar menjadi kekuatan.***