Jika biaya produksi domestik memang jauh lebih tinggi dibandingkan negara produsen lain, maka operasi pasar tidak cukup menjadi jawaban permanen.
Pasalnya, pemerintah bisa terus menekan harga di sisi konsumen, tetapi petani tetap menghadapi biaya produksi yang tinggi.
Di sinilah kebijakan pertanian diuji: bagaimana membuat beras terjangkau bagi masyarakat tanpa membuat petani menjadi pihak yang terus-menerus menanggung beban biaya produksi.
Sebab kalau petani diminta murah, konsumen diminta murah, sementara ongkos produksi tetap mahal, yang murah jangan-jangan hanya target kebijakannya.
Harga Beras dan Masa Depan Petani
Pemerintah kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus.
Pertama, menjaga harga beras agar tidak semakin membebani konsumen.
Kedua, menurunkan biaya produksi agar petani Indonesia mampu bersaing dengan negara produsen lain.
Pengakuan Amran bahwa subsidi pertanian Indonesia masih relatif kecil menjadi sinyal bahwa persoalan daya saing pangan nasional tidak cukup diselesaikan melalui operasi pasar.
Dukungan terhadap petani, efisiensi produksi, produktivitas, distribusi, sarana pertanian dan kebijakan subsidi perlu berjalan beriringan.
Sebab beras bukan sekadar komoditas. Ia adalah kebutuhan pokok yang menyangkut petani di sawah sekaligus konsumen di meja makan.
Pemerintah pun kini memilih memperbesar intervensi pasar melalui tambahan SPHP hingga 1 juta ton dan percepatan bantuan pangan.
Tetapi untuk jangka panjang, pertanyaan yang lebih besar tetap menunggu jawaban:
Mengapa biaya produksi beras Indonesia bisa mencapai sekitar Rp12.000 per kilogram ketika negara produsen lain disebut hanya sekitar Rp3.000?
Jika jurang tersebut tidak dibenahi dari hulunya, operasi pasar bisa saja terus menjadi pemadam kebakaran.
Masalahnya, kalau setiap musim harga beras harus dipadamkan dengan operasi pasar, lama-lama yang perlu dicari bukan hanya pemadamnya, tetapi juga kenapa apinya tak kunjung selesai.***
