JAKARTA – Harga produksi beras Indonesia kembali menjadi sorotan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengakui subsidi pertanian Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan sejumlah negara produsen beras, termasuk Vietnam dan Thailand.
Pengakuan tersebut muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap jurang biaya produksi beras yang cukup lebar antara Indonesia dengan negara produsen lainnya.
Di Indonesia, biaya produksi beras disebut mencapai sekitar Rp12.000 per kilogram. Sementara di Vietnam dan Thailand, biaya produksinya disebut berada di kisaran Rp3.000 per kilogram.
Selisihnya bukan receh.
Jika angka tersebut menjadi gambaran biaya produksi, Indonesia menghadapi beban sekitar empat kali lipat dibandingkan angka yang disebut untuk Vietnam dan Thailand.
Amran menyebut salah satu faktor yang membuat biaya produksi pertanian di negara lain lebih rendah adalah besarnya dukungan subsidi pemerintah.
Menurut dia, sejumlah negara bahkan menggelontorkan subsidi hingga 70–80 persen.
“Jadi itu menarik. Di sana itu subsidi.. Vietnam, saya dapat (informasi) dari Arkansas, Amerika, China, itu subsidinya 70-80%. Dan kalau kita bandingkan sama subsidi kita, sebenarnya (subsidi kita) kecil banget dibanding negara lain,” kata Amran Senin (7/9/2026).
Pengakuan Amran sekaligus membuka persoalan klasik pertanian nasional bahwa petani dituntut menghasilkan pangan dengan harga terjangkau, tetapi biaya produksinya masih tinggi.
Ketika subsidi negara lain disebut mencapai puluhan persen, Indonesia justru harus berhitung dengan kemampuan anggaran.
Saat ditanya apakah subsidi pertanian perlu diperbesar untuk menekan biaya produksi, Amran tidak langsung mengiyakan.
“Cukuplah dulu, tapi ini kan APBN juga,” ujarnya.
Jawaban tersebut memperlihatkan dilema pemerintah.
Di satu sisi, subsidi lebih besar berpotensi membantu menekan biaya produksi. Di sisi lain, setiap tambahan subsidi berarti ada konsekuensi terhadap ruang fiskal negara.
Dengan kata lain, urusan beras ternyata bukan sekadar petani menanam, padi dipanen, lalu beras masuk pasar. Ada ongkos produksi, pupuk, sarana pertanian, distribusi, kebijakan subsidi hingga kemampuan APBN yang ikut bermain.
Dan pada akhirnya, semua itu bertemu di satu tempat yang paling sensitif: kantong konsumen.
Pemerintah Pilih Tambah Intervensi Pasar
Meski subsidi pertanian Indonesia diakui masih kecil dibandingkan negara lain, pemerintah menyiapkan sejumlah intervensi untuk menjaga pasokan dan mengendalikan harga pangan.
Salah satunya melalui tambahan SPHP jagung sebanyak 150.000 ton.
Amran menegaskan dukungan tersebut berada di luar subsidi pemerintah.
“SPHP jagung 150.000 ton. Tapi Pak Menko benar, itu artinya di luar dari subsidi pemerintah, iya pokok di luar subsidi pemerintah,” kata dia.
Pemerintah juga menyiapkan operasi pasar dalam skala besar untuk menekan harga beras di tingkat konsumen.
Volume SPHP beras akan ditambah hingga 1 juta ton, sementara penyaluran bantuan pangan dipercepat.
“Untuk menekan harga ini operasi pasar besar-besaran, SPHP ditambah 1 juta ton. Kemudian bantuan pangan dipercepat,” kata Amran.
Petani Didorong Murah, Negara Harus Berani Hitung Ulang
Langkah operasi pasar dan bantuan pangan dapat menjadi instrumen jangka pendek untuk menjaga harga beras tetap terkendali.
Namun persoalan biaya produksi merupakan pekerjaan yang berbeda.
