Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WAWAINEWS – Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan penting: Indonesia akan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Keputusan ini muncul setelah Presiden berdiskusi dengan para peneliti dan ahli mengenai persoalan gambut yang dari tahun ke tahun terus terbakar.
Salah satu tujuan badan baru ini adalah mencegah karhutla berulang, khususnya di lahan gambut. Karhutla ini tdak hanya telah merepotkan warga sendiri, tapi telah melintas ke berbagai negara.
Ini momentum yang tepat. Sebab, setelah badan dibentuk, pertanyaan terpenting bukan lagi siapa yang memadamkan api. Melainkan mengapa gambut terus mudah terbakar?
Jawabannya banyak berkaitan dengan air.
Gambut pada dasarnya adalah lahan basah. Ketika kanal dibuat untuk mengeringkannya, untuk berbagai keperluan, misalnya perkebunan, muka air turun dan gambut menjadi kering.
Dalam kondisi demikian, gambut kehilangan kelembapannya dan jauh lebih mudah terbakar. Karena itu, karhutla bukan hanya persoalan api. Ada persoalan tata air di belakangnya. Begitu kata berbagai riset.
Tekanan itu terlihat dari data BMKG. Pada 25 Agustus 2026, titik panas berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat meningkat dari 92 menjadi 140. Sedangkan Kalimantan Tengah melonjak dari 113 menjadi 352. Kenaikannya masing-masing sekitar 52 persen dan 212 persen.
Di Kalimantan Timur, titik panas juga naik dari 30 menjadi 63. BMKG pada saat yang sama mencatat kondisi kering dan sebaran asap di sejumlah wilayah Kalimantan.
Hotspot memang bukan luas kebakaran. Namun lonjakan tersebut memberi pesan sederhana. Ketika musim kering datang, gambut yang kehilangan air menjadi jauh lebih rentan.
Maka arah kebijakannya perlu berubah: dari memadamkan api menuju menjaga air.
Rewetting atau pembasahan kembali menjadi penting. Kanal yang tidak diperlukan dapat ditutup atau disekat. Kanal yang masih digunakan masyarakat perlu dilengkapi pengatur air. Muka air perlu dipantau, bukan hanya ketika kebakaran terjadi, tetapi sepanjang tahun.
Di sini air bukan sesuatu yang harus dibuang. Air adalah modal alam.
Lalu muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: kalau gambut dipertahankan basah, apa kegiatan ekonominya?
Perikanan rawa dapat menjadi salah satu jawabannya. Patin, nila, gabus, toman, dan ikan lokal dapat dikembangkan menjadi basis ekonomi masyarakat.
Sagu juga menarik karena sesuai dengan lingkungan basah dan memiliki peluang hilirisasi untuk pangan maupun industri. Selain itu juga ada keladi.
Ini bukan berarti sawit harus ditinggalkan. Yang dibutuhkan adalah pilihan ekonomi yang sesuai dengan karakter lahannya. Tidak semua lahan harus dipaksa menjadi kering agar produktif.
Karena itu, BPGMN sebaiknya tidak hanya menjadi badan yang bekerja ketika api muncul. Ia harus menjadi arsitek pengelolaan kawasan gambut: menentukan mana yang dilindungi, mana yang direstorasi, bagaimana air dijaga, dan bagaimana masyarakat memperoleh penghasilan dari ekosistem yang tetap basah.
Indonesia membutuhkan Blueprint Pengelolaan Gambut Nasional 25–50 tahun. Menghubungkan tata air, konservasi, restorasi, perikanan, sagu, industri hilir, tata ruang, dan pembiayaan.
Presiden sudah membuka pintu dengan membentuk badan baru. Tantangan berikutnya adalah memastikan badan itu tidak sekadar menjadi pemadam kebakaran, tetapi menjadi pengelola masa depan gambut.
Sebab gambut terbentuk selama ribuan tahun. Kebijakannya tidak boleh berpikir hanya lima tahun.
Dari api ke air: dari sekadar memadamkan kebakaran menuju membangun ekonomi yang membuat gambut tetap hidup.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.
