JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv (HNV), dalam kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
Penahanan dilakukan setelah KPK kembali mengumumkan status hukum HNV sebagai tersangka. Ia ditahan untuk masa 20 hari pertama, terhitung sejak 19 Agustus hingga 7 September 2026.
“ KPK kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka HNV untuk masa 20 hari pertama, terhitung mulai 19 Agustus hingga 7 September 2026,” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Zulkarnain Meinardy, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/8/2026).
HNV selanjutnya menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Secara terpisah, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membeberkan dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan HNV selama menjabat sebagai pejabat di lingkungan Ditjen Pajak.
Menurut Taufik, HNV diduga memanfaatkan pengaruh dan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun usaha keluarganya. Salah satunya dilakukan dengan meminta sponsorship kepada sejumlah perusahaan wajib pajak.
“Tersangka diduga menggunakan pengaruh dan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun usaha keluarganya, antara lain melalui permintaan sponsorship kepada sejumlah perusahaan wajib pajak,” ungkap Taufik.
Dari praktik tersebut, HNV diduga menerima sekitar Rp400 juta dari perusahaan wajib pajak di Jakarta dan kurang lebih Rp300 juta dari perusahaan wajib pajak di luar Jakarta.
Dana tersebut diduga diberikan setelah HNV meminta sponsorship untuk kegiatan peragaan busana anaknya kepada sejumlah pihak terkait.
Tak berhenti di situ, KPK juga menduga HNV menerima gratifikasi dalam bentuk valuta asing sepanjang 2013 hingga 2018. Uang tersebut kemudian dikonversi melalui sejumlah money changer dengan nilai setara sekitar Rp10 miliar.
Dalam periode 2014 hingga 2022, HNV kembali diduga menerima gratifikasi berupa mata uang asing dengan nilai total sekitar Rp10 miliar melalui perantara berinisial BSA.
Uang tersebut selanjutnya diduga ditempatkan dalam instrumen deposito.
Jika seluruh penerimaan tersebut dihitung, KPK menyebut total gratifikasi yang diduga diterima HNV dari sejumlah perusahaan sedikitnya mencapai Rp20,7 miliar.
“Dengan demikian, total penerimaan gratifikasi yang diduga diterima HNV dari sejumlah perusahaan tersebut sekurang-kurangnya mencapai Rp20,7 miliar,” tegas Taufik.
KPK sebelumnya telah menetapkan HNV sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi tersebut pada 25 Februari 2025.
Dengan penahanan ini, proses hukum terhadap mantan pejabat pajak tersebut memasuki babak baru. KPK masih akan mendalami aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. ***
