TANGGAMUS – Bangunannya ada. Struktur fisiknya terlihat. Namun suara palu telah lama menghilang. Tidak ada pekerja. Tidak ada aktivitas. Tidak ada penjelasan resmi.
Yang tersisa hanya bangunan setengah jadi dan segudang pertanyaan.
Sudah sekitar tiga bulan terakhir, proyek pembangunan di Pekon Srimanganten, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, disebut berhenti total tanpa kejelasan. Warga yang setiap hari melintas hanya melihat pekerjaan yang tak kunjung selesai, sementara harapan masyarakat ikut menggantung bersama nasib proyek tersebut.
Lebih membingungkan lagi, proyek yang diduga menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi Lampung itu tidak dilengkapi papan informasi proyek. Tidak ada nama kegiatan, nilai anggaran, sumber pendanaan, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun target waktu penyelesaian.
Padahal, papan proyek bukan sekadar formalitas. Itu adalah “KTP” sebuah pembangunan yang dibiayai uang rakyat.
Ketika identitas proyek tak terlihat, ruang spekulasi pun terbuka lebar.
Warga mengaku kesulitan mengetahui siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Tidak adanya informasi resmi membuat masyarakat hanya bisa menebak-nebak.
Apakah proyek itu milik BPBD?
Apakah pekerjaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air?
Atau justru proyek dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi?
Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti.
Yang pasti, proyek berhenti.
Dan masyarakat hanya menjadi penonton dari pembangunan yang seolah kehilangan nahkoda.
Persoalan tak berhenti pada proyek yang mangkrak.
Sebagaimana informasi yang dihimpun Wawai News, sejumlah pekerja borongan batu mengaku hingga kini belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.
Mereka mengaku telah bekerja, menyelesaikan bagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, namun upah yang menjadi hak mereka belum juga diterima.
Bagi sebagian orang, keterlambatan pembayaran mungkin hanya angka dalam laporan administrasi.
Namun bagi pekerja harian dan buruh borongan, upah yang tertahan berarti kebutuhan rumah tangga yang ikut tertunda.
Ada biaya sekolah anak yang menunggu dibayar.
Ada kebutuhan dapur yang harus dipenuhi.
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari hasil pekerjaan tersebut.
Jika pengakuan para pekerja itu benar, maka persoalan ini tidak lagi sekadar soal proyek fisik yang berhenti, melainkan menyangkut hak tenaga kerja yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sorotan keras juga datang dari Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Fraksi NasDem, Sutra Jaya.
Ia mengaku kecewa karena proyek tersebut merupakan usulan aspirasi yang diperjuangkannya setelah menerima banyak keluhan masyarakat terkait kondisi wilayah yang rawan banjir.
Menurutnya, pembangunan tersebut seharusnya menjadi solusi bagi warga yang selama ini terdampak genangan dan luapan air saat musim hujan.
“Saya sudah mengusulkan pembangunan ini kepada dinas terkait karena memang menjadi kebutuhan masyarakat. Namun setelah direalisasikan, justru berhenti sekitar tiga bulan tanpa ada kejelasan. Kondisi ini tentu sangat mengecewakan,” ujarnya, Kamis (23/7) Kekecewaan itu bukan tanpa alasan.
Sebab setiap hari proyek terbengkalai berarti setiap hari pula manfaat yang dijanjikan kepada masyarakat semakin tertunda.
Penelusuran yang dilakukan juga menemukan adanya paket pekerjaan di wilayah Pekon Srimanganten yang tercatat dalam sistem pengadaan pemerintah. Namun hingga kini belum dapat dipastikan apakah paket tersebut merupakan proyek yang sedang menjadi sorotan warga.
Ketidakjelasan inilah yang membuat publik semakin bertanya-tanya.
Apakah proyek terhenti karena persoalan administrasi?
Apakah terkendala pembayaran?
Apakah terjadi masalah teknis di lapangan?
Ataukah ada persoalan lain yang belum diketahui publik?
Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya dijawab melalui penjelasan resmi dari instansi terkait agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar.
Di Srimanganten, bangunan memang berhenti tumbuh.
Tetapi pertanyaan masyarakat justru terus berkembang setiap hari.
Pekerjaan berhenti.
Pekerja menghilang.
Papan proyek tak terlihat.
Penjelasan pun belum muncul.
Kalau proyek ini mengikuti lomba keterbukaan informasi, mungkin papan namanya masih dalam perjalanan.
Kalau mengikuti lomba kecepatan pembangunan, sayangnya yang paling cepat justru pertumbuhan tanda tanya di tengah masyarakat.
Karena sesungguhnya warga tidak meminta hal yang rumit.
Mereka hanya ingin tahu tiga hal sederhana:
Siapa yang mengerjakan?
Mengapa berhenti?
Kapan selesai?
Warga kini berharap Pemerintah Provinsi Lampung, Inspektorat, serta instansi teknis terkait segera turun ke lokasi untuk memberikan penjelasan sekaligus memastikan keberlanjutan proyek.
Selain itu, dugaan belum dibayarkannya upah pekerja juga perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan baru yang merugikan masyarakat kecil.
Sebab pembangunan sejatinya bukan sekadar mendirikan bangunan.
Pembangunan adalah menghadirkan manfaat, menepati janji, dan memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang nyata.
Sampai saat ini, masyarakat Srimanganten masih menunggu.
Bukan menunggu peresmian.
Melainkan menunggu proyek yang sudah berdiri itu benar-benar hidup kembali.***
