BANDUNG — Atmosfer pertandingan antara Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang berakhir imbang 0-0 mendadak punya “babak tambahan” di luar lapangan. Bukan soal taktik atau peluang gol, melainkan sebuah spanduk bertuliskan “Shut Up KDM” yang mencuri perhatian publik.
Spanduk itu langsung memantik tafsir: ada sebagian Bobotoh yang merasa klub kebanggaan Jawa Barat mulai terlalu dekat dengan aroma politik.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan respons tegas sekaligus mencoba meredam spekulasi.
Ia menegaskan bahwa sejak awal dirinya berkomitmen menjaga Persib Bandung tetap sebagai klub profesional bukan panggung politik, apalagi alat kampanye terselubung.
“Persib itu klub profesional. Maka tidak boleh dibawa ke arah politik,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).
Pesan ini sederhana, tapi penting, sepak bola seharusnya tetap tentang bola—bukan tentang baliho.
Dedi juga menegaskan batas yang cukup jelas (dan jarang ditegaskan secara gamblang): pemerintah tidak boleh ikut “bermain” dalam urusan klub profesional.
Menurutnya, tidak ada penggunaan APBN atau APBD untuk kepentingan Persib, begitu pun bonus tidak berasal dari pemerintah. Ia menegaskan harus ada garis tegas antara kekuasaan dan sepak bola
“Tidak boleh ada kaitannya dengan APBN, APBD, dan tidak boleh ada kaitan APBD dengan politik,” tegasnya.
Kemunculan spanduk “Shut Up KDM” bisa dilihat dari berbagai sudut, di dunia sepak bola, spanduk bukan sekadar kain. Ia sering jadi “media alternatif” yang jujur, spontan, dan kadang lebih tajam dari konferensi pers.
Dan kali ini, pesannya jelas, Bobotoh ingin Persib Bandung tetap fokus di lapangan, bukan terseret narasi di luar itu.***
