“Semua dilakukan secara terbuka. Kita mengenal adanya proses lelang jabatan dan prosesnya panjang. Ada tim yang melakukan penilaian, kemudian dilihat dari prestasi serta hasil tes yang dijalani peserta,” katanya.
Tujuh Kali Rotasi, Publik Menunggu Hasilnya
Tri menyebut rotasi dan mutasi bukan bentuk hukuman, melainkan kebutuhan organisasi agar pemerintahan lebih responsif.
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik tidak terjebak dalam rutinitas administrasi dan urusan internal kantor.
“Rotasi dan mutasi ini bukan bentuk hukuman, melainkan langkah penyegaran organisasi agar kinerja pemerintah semakin lincah dan responsif terhadap keluhan warga,” ujarnya.
Ia juga meminta pejabat segera turun ke lapangan, mendengarkan kebutuhan masyarakat, serta menyelesaikan persoalan yang selama ini tertunda.
“Kami ingin birokrasi tidak lagi lambat. Semua perubahan jabatan ini bertujuan agar pelayanan kepada warga Kota Bekasi menjadi lebih cepat, jujur, dan dapat dipercaya,” tegasnya.
Kini, setelah tujuh kali agenda rotasi-mutasi, tantangan pemerintahan Tri-Harris bukan lagi sebatas mengisi jabatan atau menyusun ulang struktur organisasi.
Publik menunggu pembuktian: apakah perubahan posisi itu mampu mempercepat pelayanan, memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola anggaran, dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat?
Sebab, dalam birokrasi, kursi boleh berkali-kali berganti penghuni. Tetapi jika keluhan warga tetap berputar tanpa penyelesaian, penyegaran organisasi hanya akan menjadi rutinitas pergantian nama di papan jabatan.***
