JAKARTA – Ketua DPD KNPI DKI Jakarta, Bambang Irawan, kembali buka suara terkait wacana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) penyatuan, dengan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak terlalu jauh intervensi.
“Saya menolak MUSDA DPD KNPI DKI Jakarta yang tidak menjunjung tinggi asas persatuan, jangan karna ada “oknum pejabat” yang mau ambil prestasi di balik MUSDA DKI yang mengatasnamakan penyatuan,”ungkap Bambang, ketua DPD KNPI versi Abdul Azis, Selasa (23/3/2021).
Dikatakan bahwa Musda mengatasnamakan penyatuan DPD KNPI DKI Jakarta, menabrak konstitusi Organisasi, mengabaikan aturan-aturan main organisasi, MUSDA KNPI DKI Jakarta terlalu dipaksakan dan terkesan terburu-buru.
“Kembali saya tegaskan KNPI kubu kami menolak secara tegas MUSDA KNPI/Pemuda DPD DKI Jakarta yang mengatasnamakan penyatuan tapi diselimuti oleh kejahatan, saya ingatkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar jangan terlalu jauh menginterfensi dinamika yang ada di tubuh KNPI, jangan ada anak emas dan menganatirikan kubu lainnya !!,”tandasnya.
MUSDA penyatuan Pemuda/ KNPI harus berasas penyetaraan, persamaan hak, berdasarkan pikiran serta gagasan bersama. Paradigma semacam inilah yang harus disepakati.
Ia meyakini ketika terjadi diskriminasi, ketimpangan dan tidak ada keterbukaan dalam merumuskan penyatuan, maka Pemuda/KNPI DKI Jakarta tidak akan pernah nyatu apalagi ada intervensi-intervensi oknum pejabat misalanya yang ingin menyusupkan kepentingan pribadi dan golongannya !
“Saya berharap kepada semua elemen, semua pihak para stakeholder agar kita jaga bersama KNPI ini supaya tidak dijadiakan kuda tunggangan para pihak dan oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin hegemoninya tetap mengakar di wadah berhimpun OKP ini,”tukas Bambang merasa prihatin terhadap kondisi hari ini yang terjadi di tubuh KNPI.
(Gusven)
