BEKASI – Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun 2023, DPRD Kota Bekasi diwarnai interupsi terkait honor Linmas dan kinerja Disperkimtan, Jumat 19 April 2024.
Diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun 2023 agenda perdananya setelah libur Idulfitri 1445 H.
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah, pembahasan LKPJ akan dilaksanakan oleh Komisi-Komisi DPRD Kota Bekasi, sehingga tidak dibentuk dalam sebuah panitia khusus.
Interupsi datang dari Politisi PDI Perjuangan Arif Rahman Hakim akrab disapa ARH, mempertanyakan terkait honor Linmas yang belum terbayar. Ia pun mempertanyakan kondisi keuangan Pemerintah Kota Bekasi.
ARH dalam kesempatan itu mendorong Pj Wali Kota Bekasi mengevaluasi Disperkimtan, karena selama ini ada PSU yang dimanfaatkan oknum RW untuk kolam renang. Hal itu dikeluhkan oleh warga dan belum ada tindakan.
“Ada ketidaktegasan pemerintah terutama dari Pj Wali Kota Bekasi dalam menyelesaikan PSU di wilayah Kecamatan Bekasi Utara. Karena selama ini tidak ada perjanjian kerja sama antara Pemkot bekasi dalam pemanfaatan PSU,”tegas ARH dalam interupsinya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi dalam Paripurna tersebut menyampaikan bahwa sesuai Banmus, maka penugasan pembahasan LKPJ akan dilaksanakan oleh Komisi.
“Ini agar pembahasannya lebih dalam sesuai bidang dan tugasnya masing-masing,” ujar Saifuddaulah, Jumat (19/04/24)
Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini, memaparkan LKPJ Tahun 2023 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Wali Kota atau Pemerintah Kota dalam menjalankan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2023.
Selain itu, LKPJ Tahun 2023 juga menyampaikan capaian dan penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Bekasi pada Tahun 2023.
“Sudah tentu bahwa banyak target dan capaian yang sudah diraih Pemkot Bekasi, namun banyak juga hal yang perlu dikaji dan dievaluasi agar lebih baik dan terukur,” ujar politisi PKS ini.
Sementara Pj. Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad memberikan apresiasi kepada forkopimda dan seluruh elemen masyarakat atas terlaksananya program dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2023 ini.
“Tanpa dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD, serta komponen masyarakat, pengusaha, dan ASN, pelaksanaan program dan kegiatan Pemkot Bekasi niscaya tidak dapat terlaksana dengan baik,” papar Pj. Wali Kota.
Dalam rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi tersebut sempat dihujani intrupsi beberapa Anggota DPRD Kota Bekasi.***
