BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) tampaknya sudah masuk mode “turun gunung” menghadapi para pelaku tambang nakal. Kali ini bukan cuma main tegur, tapi langsung potong jalur napas, izin operasional ditarik, pintu tambang dikunci.
Kasus paling panas: tambang di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kabupaten Cirebon. Setelah longsor 31 Mei 2025 yang menelan korban jiwa dan luka-luka, KDM tak menunggu alasan klasik pengelola.
Tiga entitas yang menguasai lokasi sebuah koperasi pesantren dan dua yayasan resmi ditutup. Statusnya: dari “penambang” menjadi “mantan penambang”.
Padahal, Dinas ESDM Jabar sudah bolak-balik memberi peringatan. Metode penambangan di Gunung Kuda jelas salah kaprah bukan terasering dari atas, tapi malah nggragas dari bawah, ibarat nyopot kaki meja dulu baru ambil mejanya. Resep maut ini akhirnya menimbulkan longsor.
“Dinas ESDM sudah berkali-kali kirim surat. Kalau langsung stop waktu itu, kita nggak bisa secara prosedur. Tapi tadi malam, sanksi administrasi keluar: izin dicabut,” kata KDM.
Gunung Kuda bukan kasus tunggal. April 2025, KDM sidak tambang di Subang. Hasilnya? Jalan hancur akibat truk tambang ngangkut 30 ton, padahal kapasitasnya jauh di bawah itu. Kalau jalan bisa ngomong, mungkin sudah lapor ke LBH Jalan Raya. Hasil sidak: izin tambang dicabut.
Awal Agustus 2025, giliran tambang di Kecamatan Cibadak, Sukabumi, kena semprot. KDM geleng-geleng kepala melihat dampak kerusakan lingkungan dan infrastruktur.
Dari rangkaian sidak ini, KDM memutuskan evaluasi total seluruh izin tambang di Jawa Barat. Operasi ini melibatkan Dinas ESDM, Dinas Bina Marga, Dinas Penanaman Modal, dan Satpol PP.
Misi: bersihkan izin tambang abal-abal, atau minimal bikin pelaku tambang sadar kalau bumi ini bukan panci teflon yang bisa dikorek seenaknya.
Pesan tersirat KDM jelas kalau masih nekat merusak lingkungan demi batubara, pasir, atau batu, jangan kaget kalau izin tambang berakhir jadi “izin nostalgia” di laci kantor.***
