Oleh: Ahmad Adib Zain – Ketua Dewan Penasihat
WAWAINEWS.ID – Memperingati satu tahun Transformasi Ikatan Keluarga Provinsi Kepulauan Riau (IKPKR) Jawa Barat dan menyongsong dua dekade sejak perkumpulan ini berdiri, ada baiknya kita menoleh ke belakang sekadar memastikan bahwa langkah panjang yang ditempuh tidak sekadar meninggalkan jejak di kalender, tetapi juga di ingatan generasi penerus masyarakat Kepulauan Riau (KEPRI) di Jawa Barat dan kampung halaman.
Catatan kecil ini saya susun sebagai dokumentasi sejarah, pengingat moral, dan tentu saja, sebagai “alarm lembut” bagi siapa pun yang kelak memegang tongkat estafet organisasi ini.
1. Tonggak Transformasi: Dari Bandung ke Jawa Barat
Transformasi besar ini dimulai pada Rapat Anggota 8 Desember 2024, setelah disadari bahwa cakupan “IKPKR Bandung” yang berdiri sejak 23 Desember 2005 sudah tidak lagi cukup menampung dinamika dan persebaran warga KEPRI di Tanah Pasundan. Kalau penduduknya sudah merata di 27 kabupaten/kota, masak organisasinya masih bertengger di satu kota saja?
Maka diputuskanlah perubahan besar: memperluas yurisdiksi menjadi IKPKR Jawa Barat. Hal ini bukan pelarian logo semata, melainkan penyesuaian terhadap realitas sosial, jumlah anggota, dan persebaran generasi ketiga hingga keempat masyarakat KEPRI yang kini tumbuh di Jawa Barat.
Sebelumnya, bahkan sebelum KEPRI resmi berdiri sebagai provinsi pada 24 September 2002, sudah ada Ikatan Keluarga Riau (IKR) di Bandung bukti bahwa warga KEPRI memang tidak pernah alergi berkumpul.
2. Modernisasi Organisasi: Dari Semangat ke Sistem
Setelah hampir 20 tahun perjalanan, muncul kebutuhan mendesak untuk memperbarui tata organisasi. Bukan karena ingin terlihat keren, tetapi karena perkumpulan modern memang tidak bisa dikelola secara “asal guyub”.
Transformasi menegaskan:
- Pembatasan masa jabatan maksimal dua periode
- Aturan konstitusional yang lebih jelas
- Pergantian kepemimpinan yang sehat
- AD/ART yang disempurnakan
- Statuta yang akhirnya dituangkan dalam akta notaris
- Pendaftaran resmi ke Kemenkumham
Dengan demikian, IKPKR bukan lagi “perkumpulan rasa kekeluargaan yang tidak punya legalitas,” tetapi telah naik kelas menjadi entitas berbadan hukum dengan kewajiban administratif yang jelas.
Setelah setahun, geliat progres di bawah kepemimpinan Ketua Umum Faisal dan Waketum Agus Tarman mulai terasa walau tentu perjalanan panjang masih menanti di depan.
3. Keanggotaan yang Inklusif Tidak Hanya yang “Berdarah KEPRI Asli”
Dalam semangat Melayu yang egaliter, IKPKR Jawa Barat memperluas makna “keluarga.”
Suami atau istri dari warga KEPRI tetap diakui sebagai anggota meski pasangan telah meninggal dunia bahkan anak dan cucunya juga. Generasi Z, Alpha, Beta, sampai generasi seterusnya pun wajib diajak masuk agar silaturahmi tidak menjadi fosil budaya.
Mahasiswa digolongkan sebagai Anggota Muda, sementara alumni yang tinggal di luar Jawa Barat menjadi Anggota Kehormatan. Semua diatur jelas dalam AD/ART, agar tidak muncul “drama tafsir.”
4. Lima Tujuan Besar IKPKR Jawa Barat
Tercatat lima tujuan utama perkumpulan:
- Membangun silaturahmi kekeluargaan warga KEPRI di Jawa Barat.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan anggota.
- Melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi sesuai kemampuan perkumpulan.
- Menyalurkan aspirasi masyarakat KEPRI kepada pemerintah daerah asal.
- Melestarikan tradisi dan budaya Melayu KEPRI di Tanah Pasundan.
Tujuan-tujuan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya merupakan fondasi penting agar IKPKR tidak hanya menjadi “klub reuni tahunan,” tetapi wadah berdaya guna.
5. Independen, Mandiri, dan Tidak Menjadi Perpanjangan Tangan Politik
IKPKR Jawa Barat menegaskan diri sebagai perkumpulan otonom yang:
- Tidak terafiliasi partai politik
- Tidak menjadi alat kepentingan pribadi
- Tidak mewakili pemerintah KEPRI
- Tidak menjadi satelit organisasi mana pun
Fungsinya jelas: memperkuat komunikasi, informasi, kolaborasi, dan tentu saja menjaga persatuan. Jika diibaratkan perahu, IKPKR bukan kapal pesiar milik siapa pun tetapi sampan besar yang memuat semua warga KEPRI di Jawa Barat.
6. Pembinaan dan Peran Moral
Transformasi juga menyentuh aspek pembinaan generasi muda. Mahasiswa dan perantau baru harus diberi ruang untuk berkembang akademik, sosial, maupun profesional.
Organisasi ini juga punya tanggung moral untuk memberikan masukan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, termasuk anggota DPRD, DPR, dan DPD dari KEPRI. Bukan untuk mencampuri, tetapi untuk memastikan bahwa suara perantau tetap terdengar.
7. Kemandirian Keuangan: Perubahan yang Paling “Sensitif”
Inilah terobosan paling signifikan:
IKPKR Jawa Barat mulai meninggalkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
Rapat Anggota menetapkan iuran wajib sebesar Rp20.000 per bulan untuk Anggota Biasa. Jumlahnya memang tidak mampu membangun mall, tetapi cukup untuk membangun kemandirian organisasi. Seperti kata pepatah: “Sedikit-sedikit, lama-lama jadi budaya mandiri.”
Dan budaya mandiri jauh lebih mahal nilainya daripada dana hibah.
Penutup: Dua Dekade Berlayar, Saatnya Menguatkan Haluan
Sudah hampir 20 tahun perkumpulan ini berlayar melewati berbagai pasang surut. Kini, setelah setahun transformasi dicanangkan, saatnya kita melangkah ke masa depan dengan tekad yang lebih bulat.
Semoga seluruh maksud dan tujuan mulia IKPKR Jawa Barat terus mendapat keberkahan. Semoga persatuan dan kebersamaan tetap menjadi jangkar utama di tengah perubahan zaman yang semakin cepat dan kompetitif.
Aamiin.
Kota Bandung, 8 Desember 2025
