LAMPUNG TIMUR — Warga Desa Gunung Sugih Besar (GSB), Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, tampaknya harus menambah satu “tradisi” setiap menjelang Idulfitri yakni menyambut kedatangan lalat dalam jumlah besar.
Pasalnya, saat ini ditengah masyarakat disibukkan untuk menyiapkan ketupat, kue kering, dan hidangan Lebaran, ribuan lalat bakal dipastikan lebih dulu “menghadiri” meja makan warga. Serbuan serangga tersebut diduga berasal dari limbah kandang ayam yang berada di sekitar wilayah desa.
Fenomena ini bukan cerita baru bagi warga GSB. Gangguan lalat hampir selalu muncul setiap menjelang Lebaran, sehingga makanan yang disajikan di rumah harus berjuang keras agar tidak lebih dulu “disantap” oleh lalat.
“Belum sempat tamu datang, lalat sudah penuh di meja ini nanti, jika melihat kondisi lalat sekarang” ujar seorang warga setempat.
Keluhan terkait wabah lalat bukan hal baru bagi warga Desa GSB berulang kali diprotes dilaporkan warga kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Namun hingga kini belum ada tindakan lapangan yang dilakukan.
Kekinian Kepala Bidang Penaatan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Lampung, Yulia Mustika Sari, saat dilaporkan awak media ini terkait kondisi tersebut, menyatakan penanganan baru akan dilakukan setelah libur Lebaran.
“Insya Allah setelah Lebaran kami izin Kadis untuk menindaklanjuti,” tulisnya dalam pesan kepada wartawan Wawai News, Sabtu (14/3).
Pernyataan tersebut menuai reaksi warga yang menilai masalah lingkungan seharusnya tidak ikut “libur Lebaran”, terlebih gangguan lalat telah lama dirasakan masyarakat.
Serbuan lalat tersebut masalah klasik yang berasal dari aktivitas kandang ayam milik perusahaan yang disebut sebagai PT CAP.
Limbah kotoran ayam yang tidak dikelola dengan baik disebut-sebut menjadi faktor utama berkembangnya populasi lalat di sekitar permukiman.
Namun persoalan tidak berhenti pada aspek lingkungan semata. Isu pembagian limbah kotoran ayam yang diduga mengalir kepada oknum kepala desa pun menyeruak.
“Ya biasa saja, kades kan yang punya wilayah. Kalau dihitung bisa dapat limbah dari delapan kandang,” kata seorang warga kepada Wawai News.
Informasi tersebut memunculkan dugaan adanya keuntungan pribadi dari pengelolaan limbah peternakan, yang kemudian memicu pertanyaan di kalangan masyarakat.
Untuk itu warga meminta pemerintah desa diminta terbuka terkait pengelolaan limbah peternakan serta manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.
Warga asal Dusun II menegaskan bahwa, keberadaan usaha peternakan seharusnya memberi kontribusi nyata bagi desa, bukan hanya meninggalkan dampak lingkungan.
“Kalau memang ada manfaat untuk desa, seharusnya jelas. Jangan sampai yang warga rasakan hanya baunya, lalatnya, tapi manfaatnya tidak kelihatan,” kata warga lainnya.
Beberapa warga juga menilai bantuan yang sesekali diberikan, seperti pembagian telur, tidak cukup menjawab persoalan lingkungan yang terjadi setiap tahun.
Keluhan warga terkait hama lalat, kerap menghiasi di media sosial. Namun sejumlah unggahan dilaporkan kemudian dihapus setelah adanya permintaan dari pihak tertentu.
Beberapa warga mengaku mendapat pendekatan agar tidak lagi mempublikasikan persoalan tersebut di ruang digital.
Hingga saat ini, warga Desa Gunung Sugih Besar berharap pemerintah daerah segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan limbah kandang ayam di wilayah mereka.
Namun warga pesimis hal itu bisa dilakukan mengingat adanya kabar jika Kades ikut mengelola limbah tahi ayam tersebut.
Bagi masyarakat, persoalan lalat bukan sekadar gangguan kecil. Jika tidak segera ditangani, tradisi Lebaran di desa itu berpotensi terus memiliki satu “tamu tetap”: lalat yang datang lebih dulu sebelum tamu undangan.
Dan bagi warga GSB, itu bukan humor. Itu realitas yang datang setiap tahun.***
