KOTA BEKASI – Drama politik di tubuh Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi mulai terasa seperti serial panjang yang episodenya makin panas menjelang Kopi Darat Daerah (Kopdarda) 2026. Bedanya, ini bukan rebutan kursi RT. Ini perebutan kendali partai yang selama ini mengusung jargon anak muda, transparansi, dan politik bersih namun kini justru diguncang isu komunikasi buntu hingga dugaan “kepengurusan siluman”.
Delapan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI Kota Bekasi resmi melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati atau yang akrab disapa Hera.
Surat itu disebut telah dikirim ke DPW PSI Jawa Barat hingga DPP PSI sejak September 2025. Namun, hingga kini, bara konflik internal itu justru makin menyala menjelang agenda penting pemilihan ketua DPD dalam Kopdarda sekitar Juli 2026 mendatang.
Ketua DPC PSI Bekasi Timur, Stevanus, mengatakan mosi tidak percaya tersebut lahir dari akumulasi kekecewaan pengurus tingkat kecamatan terhadap gaya kepemimpinan Hera yang dinilai gagal menjalankan organisasi sesuai AD/ART partai.
“Selama kepemimpinan Tanti Herawati sebagai Ketua DPD PSI Kota Bekasi, kami tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban,” kata Steven, Selasa (26/5/2026).
Dalam dunia politik, laporan pertanggungjawaban biasanya ibarat rapor. Kadang nilainya merah, kadang kuning, tapi setidaknya ada. Masalahnya di PSI Bekasi, para pengurus DPC mengaku bahkan tidak pernah melihat “rapor” itu sama sekali selama tiga periode kepemimpinan.
Situasi itu membuat para pengurus cabang mulai bertanya-tanya: ini organisasi politik atau grup WhatsApp keluarga yang adminnya hilang?
Steven menyebut ketiadaan laporan pertanggungjawaban bukan sekadar masalah administratif, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas internal partai.
Apalagi, PSI selama ini dikenal sebagai partai yang gemar berbicara soal tata kelola modern, politik bersih, dan keterbukaan. Namun di tingkat daerah, para kader justru merasa komunikasi antara DPD dan DPC berjalan seperti sinyal WiFi di musim hujan: putus-nyambung, lalu hilang total.
Menurut Steven, minimnya koordinasi membuat konsolidasi kader dan agenda organisasi berjalan tersendat. DPC merasa hanya dijadikan pelengkap struktur tanpa pernah benar-benar diajak bicara.
“Kami dari sejumlah DPC sudah tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap kepemimpinan beliau. Kami meminta DPP segera mengevaluasi dan mengambil langkah tegas demi masa depan PSI di Kota Bekasi,” tegasnya.
Konflik makin menarik ketika muncul dugaan pencatutan nama kader untuk melengkapi struktur kepengurusan DPC. Steven mengaku curiga ada nama-nama yang dicantumkan dalam susunan kepengurusan tanpa konfirmasi kepada pihak bersangkutan.
Kalau tudingan itu benar, maka politik internal PSI Bekasi mulai masuk fase baru: bukan lagi sekadar perang pengaruh, tapi juga dugaan “kader ghaib” yang tiba-tiba muncul di struktur organisasi tanpa pernah merasa mendaftar.
“Kita tidak diajak komunikasi. Bisa saja nama kader dicatut untuk kepengurusan DPC tanpa konfirmasi. Nama-nama yang disetorkan ke DPW Jabar layak diaudit internal partai,” tandas Steven.
Di tengah dinamika itu, Kopdarda 2026 kini dipandang bukan sekadar agenda rutin partai, melainkan arena pertarungan penentuan arah kekuasaan PSI Kota Bekasi ke depan.
Sebab dalam politik, kursi ketua partai itu mirip kursi plastik hajatan: kelihatannya biasa saja, tapi begitu mulai goyang, semua orang mendadak sibuk menjaga posisi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Tanti Herawati terkait mosi tidak percaya yang dilayangkan delapan DPC tersebut.
Namun satu hal mulai terlihat jelas, di internal PSI Bekasi, solidaritas kini sedang diuji lebih keras daripada sekadar nama partai itu sendiri.***
