BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) meminta seluruh sekolah swasta di Jawa Barat membuka akses seluas-luasnya bagi siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang belum diterima di sekolah negeri pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Menurut KDM, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sekolah swasta menjadi kunci agar tidak ada satu pun anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
“Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain, sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau,” ujar Dedi Mulyadi, Jumat (19/6/2026).
Pemprov Jabar sendiri berencana memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2,7 juta per siswa pada tahun pertama bagi peserta didik yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Pernyataan KDM menjadi sinyal tegas bahwa pendidikan tidak boleh berubah menjadi arena seleksi berdasarkan kemampuan finansial. Sebab, ketika bangku sekolah negeri penuh, pilihan berikutnya bukanlah membiarkan anak-anak berhenti sekolah, melainkan memastikan ada pintu lain yang tetap terbuka.
Secara satir, kondisi ini ibarat sebuah rumah besar bernama pendidikan. Ketika pintu depan sudah penuh sesak, jangan sampai pintu samping justru dipasang tarif yang membuat anak-anak miskin hanya bisa mengetuk tanpa pernah masuk.
KDM menegaskan, tanpa peran aktif sekolah swasta, ribuan anak dari keluarga kurang mampu berpotensi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun SMK. Sebagai kepala daerah, ia tidak ingin masa depan generasi muda Jawa Barat terhenti hanya karena persoalan biaya.
“Anak-anak dari keluarga tidak mampu harus memiliki akses pendidikan yang sama dengan mereka yang berasal dari keluarga mampu,” tegasnya.
Saat ini, sebagian siswa dari keluarga mampu telah memilih bersekolah di sekolah swasta. Sementara siswa yang lolos pemetaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 akan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.
Persoalan daya tampung pendidikan memang menjadi pekerjaan rumah yang terus berulang setiap tahun. Namun, di tengah keterbatasan ruang kelas dan aturan penambahan rombongan belajar (rombel), kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta menjadi solusi realistis agar tidak ada anak yang tertinggal.
Karena pada akhirnya, sekolah bukan sekadar gedung dan bangku belajar. Sekolah adalah jembatan masa depan. Dan jembatan itu seharusnya tidak hanya bisa dilewati oleh mereka yang mampu membayar tiketnya.***
